Jakarta, Klikanggaran.com - Sejumlah Aktivis dan Mahasiswa dari Sumatera Selatan (Sumsel) yang berada di Jakarta menggelar konferensi pers terkait sumbangan fiktif Rp2 triliun dari anak mendiang Akidi Tio, yakni Heryanty Tio. Konferensi pers itu berlangsung di Cafe 1947 Matraman, Jakarta Timur, Minggu (8-8-2021).
Abaraham, perwakilan Aktivis dan Mahasiswa Sumsel, mengatakan sumbangan fiktif Rp2 triliun dari almarhum Akidi Tio melalui Heryanty, yang diserahkan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel, Eko Indra Heri, membuat Mahasiswa Sumsel yang ada di Jakarta merasa malu.
"Orang-orang luar Sumsel seringkali menanyakan sumbangan fiktif yang rencananya akan digunakan untuk membantu masyarakat Sumsel terdampak pandemi Covid-19," ujar Abraham.
“Ini sangat penting disikapi karena kami dari Sumsel yang tinggal di Jakarta. Tanah kelahiran kami dikotori, kami merasa malu terkait kegaduhan sumbangan ini,” sambungnya.
Menurut Abraham, Aktivis dan Mahasiswa Sumsel yang berada di Jakarta sudah melakukan diskusi dan kajian secara mendalam sebelum menggelar konferensi pers terkait sumbangan fiktif Rp2 triliun tersebut.
“Karena kami sebagai putra Sumsel merasa malu. Ini harus dibuka apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Aktivis dan mahasiswa Sumsel - Jakarta kemudian menyampaikan empat tuntutan dalam kesempatan itu.
Pertama, mereka meminta Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mencopot Kapolda Sumsel, Eko Indra Heri .
Kedua, “Kami meminta Mabes Polri, khususnya Kapolri untuk mengevaluasi Mapolda Sumsel, karena sikap dan langkah yang dilakukan Kapolda blunder. Abang-abang kita di Mabes Polri sedang sibuk atasi Covid-19, sementara di Polda Sumsel malah bikin kegaduhan,” ujar Abraham.
Ketiga, kata Abraham, meminta Kapolda Sumsel, Eko Indra Heri, harus menjelaskan motif sumbangan fiktif Rp2 triliun tersebut.
“Harus dibuka itu. Apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Keempat, lanjut Abraham, Aktivis dan Mahasiswa Sumsel meminta Kapolri membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki kasus sumbangan fiktif dari Akidi Tio tersebut.
“Kasus ini harus ditangani Mabes Polri karena dalam penyerahan simbolis Rp2 triliun itu ada beberapa pejabat yang hadir. Maka kami meminta yang hadir itu juga diperiksa, yang terpenting kami semua ingin tahu kenapa Kapolda bisa diprank, jangan hanya menyampaikan uang itu tidak ada," jelas Abraham.
Lanjutnya, jika tuntutan Aktivis dan Mahasiswa Sumsel ini tidak ditanggapi dan dikabulkan Mabes Polri, maka Aktivis dan Mahasiswa Sumsel di Jakarta akan melakukan langkah-langkah sesuai jalur mahasiswa .
