"Keesokan harinya satu Jenderal telpon, kawan saya di salah satu Kementerian/Lembaga. Dia bilang, saya mau undang Mba karena saya di PT TMI," kata Connie.
Connie menyebut Kemenhan telah membantah pernyataannya soal kehadiran PT TMI. Namun, Ia membuktikannya sendiri dengan langsung datang ke lokasi kantor PT yang seolah 'misterius' ini.
Sayang, ekspektasi besarnya mengenai perusahaan ini tidak tercapai ketika melihat gedung dan hal-hal mendasar lainnya terlihat kurang. Misalnya petunjuk ruang komisaris yang masih dalam bentuk kertas biasa, padahal perusahaan ini mengurusi anggaran sebesar Rp1.760 triliun.
Jubir Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, akhirnya mengungkapkan soal PT TMI yang memang benar adanya. Melalui surat resmi bernomor B/2099/M/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 yang ditandatangani Menhan, Prabowo, menyatakan bahwa PT TMI berada di bawah kendali Kemenhan.
"Izinkan saya menginformasikan bahwa mulai Desember 2019, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mendirikan beberapa perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Kementerian Pertahanan melalui landasan pengembangan sumber daya pertahanan. Di antaranya adalah PT Teknologi Militer Indonesia," tulisnya dalam paragraf pertama.
Pada paragraf kedua tertulis Tujuan PT TMI adalah untuk mempercepat, mengimplementasikan, dan mempercepat proyek serta akuisisi penting di bidang teknologi pertahanan, dan hal-hal terkait yang berkaitan dengan pertahanan, termasuk pentingnya transfer peralatan teknologi dan transaksi countertrade.
"Para eksekutif perusahaan ini sekarang ditunjuk langsung oleh saya. Saat ini, Pimpinan PT TMI dijabat oleh Mayor Jenderal (Ref) Glenny Kairupan, sedangkan Presiden Direktur dan CEO PT TMI dijabat oleh Engineer Harsusanto," tulis Prabowo.
Untuk diketahui, dari situs PT TMI, https://tmi-id.com/web, kantornya beralamat di Ratu Prabu 1 Building, 1st Floor Jl. Letjen T.B. Simatupang Kav. 20, Cilandak, Jakarta Selatan. Perusahaan baru tersebut dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Glenny Kairupan. Posisinya adalah Chairman. Sedangkan Presiden dan CEO PT TMI dijabat oleh Ir Harsusanto.
Mengenai hak itu, Mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki sejumlah kasus di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Ferdinand melalui cuitannya yang mengaku sejak beberapa hari terakhir dikirimkan tentang info heboh tentang PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dibawah kendali Kemenhan.
"Sejak kemarin banyak info yang dikirimkan orang ke saya tentang TMI ini. Bahkan ada surat yg bertanda tangan nama Menhan (entah itu asli atau tidak) terkait TMI. Jika itu benar, sy sgt kecewa dgn @prabowo, dan tampaknya @KPK_RI jg perlu masuk Kemenhan," tulis Ferdinand, Minggu (30-5).
