"Setelah pembubaran atau penggabungan berjalan dengan baik, maka pada awal tahun 2021, negara kita bisa menyasar lagi pada program efisiensi lanjutan dengan melakukan evaluasi gaji, tunjangan jabatan dan fasilitas yang diperoleh para pejabat publik dan di BUMN. Khusus di BUMN, menurut catatan saya, mereka medapat take home pay (THP) yang sangat lebih besar daripada para PNS kita di kementerian lainnya. Tentu, ini tidak sejalan dengan Sila Kelima Pancasila kita, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
"Sekalipun saya agak ragu diwujudkan, tidak ada salahnya saya menyarankan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir bersama para deputinya sejatinya, mulai sekarang, agar melakukan evaluasi gaji, tunjangan jabatan dan fasilitas yang diperoleh para pejabat dan pegawai di BUMN sebagai langkah proaktif, antisipatif dan extraordinary. Menteri BUMN harus melakukan langkah ini yang sekaligus sebagai implementasi keadilan sosial di tengah masyarakat di negeri yang sama-sama kita cintai ini," pungkasnya.
