• Selasa, 24 Mei 2022

Ketum Korpri: Haram Bagi ASN Kritik Pemerintah Melalui Medsos

- Sabtu, 11 Juli 2020 | 19:35 WIB
Zudan Arif Fakrulloh
Zudan Arif Fakrulloh


Jakarta,Klikanggaran.com - Ketua Umum (Ketum) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Profesor Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan haram bagi pegawai negeri mengkritik pemerintahan melalui media sosial (Medsos).


Oleh karenanya, dia mengajak seluruh anggota Korpri di Indonesia, khususnya di Aceh untuk menjunjung tinggi Kode Etik Korpri.


Kode etik dinilainya sebagai ruh dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Itulah kenapa dia memandang bahwa seorang ASN haram mengeritik pemerintah.


"Posisi ASN adalah bagian dari pemerintah. Loyalitas kita bukan kepada person, tapi kepada negara," kata Profesor Zudan saat Diskusi Panel Korpri seusai pengukuhan Pengurus Korpri Aceh, di Anjong Mon Mata seperti melansir aceh.tribunnews.com, Jumat (10-7).


Menurut dia, hal itu tidak sejalan dengan Kode Etik Korpri. Menurutnya, berbagai masalah di pemerintahan harusnya di bahas di dalam kantor, bukan di ruang publik. Kata dia, ASN tidak pantas bergaya layaknya anggota LSM.


"Saat Anda menjadi pegawai, maka Anda adalah keluarga Korpri. Ingatkan pada anggota Korpri, apa pantas menjelekkan keluarga sendiri," ujarnya.


Zudan mengajak seluruh anggota Korpri untuk membangun gerakan bersama membangun branding baru, yakni pegawai negeri menyampaikan hal-hal positif di daerah masing-masing.


"Bangun narasi bersama apa saja yang baik dari daerah kita. Semakin banyak kita menyiarkan hal baik, hal jelek akan semakin tenggelam," kata dia.


Profesor di bidang Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum itu, mengatakan, pengurus Korpri harus merancang program yang menyentuh langsung ASN. Selama ini, ketakutan pegawai yang kerap membuat keterlambatan anggaran adalah ketakutan menyangkut hukum.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X