• Rabu, 29 Juni 2022

Soal BUK Migas, eSPeKaPe: Jangan Sampai Jika Gagal Saling Lempar Batu Sembunyi Tangan

- Rabu, 19 Februari 2020 | 15:20 WIB
BUK Migas
BUK Migas


Jakarta, Klikanggaran.com – Pendiri dan Kahumas eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina), Teddy Syamsuri, dari markasnya di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310, melontarkan rilisnya kepada klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (19/2/2020), yang intinya menolak dibentuknya Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas). Sebab menurutnya, langkah tersebut lebih bersifat spekulatif.


Teddy memaparkan, rencana membentuk BUK Migas terdapat di Pasal 41A halaman 242 dan 243 Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja alias Omnibus Law Cika. Di mana pihak Pemerintah berencana meniadakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan bersama DPR Komisi VII menggantikannya dengan BUK Migas. Menurut Ketua Umum Lintasan '66 dan juga Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI ini, langkah tersebut hanya bersifat spekulatif dan belum ada presedennya.


Teddy Syamsuri mengingatkan kepada Pemerintah dan juga DPR, jika Pertamina yang didirikan pada 10 Desember 1957, lewat 62 tahun silam, adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, yang di tahun 2013 lalu masuk urutan 122 dalam Fortune Global 500.


Pada tahun 1968 setelah 11 tahun Pertamina didirikan dan sampai tahun 1971 dikukuhkan bernama PN Pertambangan Migas Nasional yang disingkat Permina, dengan pekerjanya menyandang status Pegawai Negeri karena Permina berbentuk Perusahaan Negara (PN).


Pada tahun 1968 hingga 2003, selama 15 tahun, Permina berganti nama menjadi Perusahaan Pertambangan Migas Negara atau dikenal Pertamina dengan dipayungi hukum tersendiri, yakni UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Para pekerja yang semula berstatus pegawai negeri beralih status menjadi karyawan.


Sejak tahun 2003 hingga sekarang ini, sudah 17 tahun dan setelah UU Pertamina No. 8 Tahun 1971 dikubur oleh UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2003 dialihkan bentuknya menjadi perseroan terbatas (Persero) dengan nama PT Pertamina (Persero) sampai saat ini dengan dasar UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan status karyawan pun berganti menjadi pekerja.


Bagaimanapun dan apapun dalam perkembangannya, papar Teddy, yang namanya Pertamina tetap eksis sampai saat ini dalam kegiatan menyelenggarakan usahanya terbagi ke dalam sektor hulu (down stream) dan hilir (up stream) di bidang minyak dan gas bumi (migas), sehingga jati diri Pertamina menjadi utuh.


Pertamina tetap menjadi pemasok deviden untuk Kas Negara dari hasil bersih kegiatan usaha hulunya, yang tergali dari kekayaan sumber daya alam migas yang terkandung di bumi dan di dalamnya dasar air laut Indonesia, yang amanat konstitusinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 45.


Pertamina tetap mengadakan usaha menjadi cabang-cabang produksi bahan bakar minyak (BBM) yang vital dan strategis yang dikuasai negara, dan yang memenuhi hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 45. Tidak ada BUMN lain diluar Pertamina yang diamanatkan oleh konstitusi negara dalam 2 ayat sekaligus dalam Pasal 33 UUD 45.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Minyak Mentah Rusia Lebih Banyak Diimpor Uni Eropa

Minggu, 26 Juni 2022 | 08:40 WIB
X