Jakarta, Klikanggaran.com (10-01-2018) – Untuk diketahui, dari 87 lembaga serta kementerian pemerintah pusat, terkait laporan pertanggungjawaban keuangan masing-masing, hingga saat ini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Jokowi.
Hal tersebut dapat dilihat dari opini yang disampaikan lembaga audit negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan laporan audit terakhir di tahun 2016, 79 laporan keuangan lembaga/kementerian yang diperiksa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sedangkan sisanya, terdapat 8 lembaga/kementerian yang mendapat penilaian buruk wajar dengan pengecualian (WDP).
Berikut klikanggaran.com akan menyajikan 8 lembaga/kementerian yang mendapatkan penilaian buruk terkait laporan keuangannnya :
1. Kementerian Pertahanan
2. Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Komisi Pemilihan Umum
6. Badan lnformasi Geopasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Opini Badan pemeriksa keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator penting terkait beres atau tidaknya pengelolaan anggaran yang dijalankan oleh lembaga/kementerian.
Sebagai catatan, lembaga/kementerian yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan berarti bersih dari korupsi. Apalagi yang mendapat opini WDP. Bagaimana menurut pembaca?
