Jakarta, Klikanggaran.com (26/10/2017) – Fakta dihampar secara gamblang oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, terkait banyaknya tanaman di kebun yang tidak terawat baik. Pemupukan tanaman hanya dilakukan sekali, dari yang seharusnya 2 kali dan 3 kali dalam setahun, berdasarkan rekomendasi dari PPKS (Pusat Penelituan Kelapa Sawit) kepada bagian tanaman masing-masing kebun, juga berdasarkan analisa jenis tanah dan daun serta sudah disetujui oleh Kementerian BUMN dalam RKAP PTPN 1 sd PTPN XIV.
“Asal tahu saja, anggaran pupuk itu bisa mencapai 60% - 65% dari total RKAP. Di sisi lain terungkap bahwa jalan-jalan di kebun banyak rusak dan tidak terawat dengan baik. Sudah pasti hal ini mengganggu kerja angkut buah dari kebun ke PKS (pabrik kelapa sawit), dan terdapat banyak PKS yang rusak dari PTPN 1 sd PTPN XIV. Karena anggaran pemeliharaan pabrik dipotong, berakibat rekanan pemasok menggunakan peralatan pabrik yang kulitnya asli, tetapi isinya KW2 dan KW3. Dan, faktanya kebijakan potong anggaran oleh Direktur Keuangan dan telah disetujui oleh direksi lainnya, ternyata berakibat fatal sejak panen buah, angkut buah sampai olah buah (PAO) di hampir semua kebun kebun. Telah meningkat terjadi restan TBS luar biasa di setiap kebun, yang sudah pasti menurunkan rendemen CPO dari hasil olah di setiap PKS, telah menyumbang banyak kerugian besar bagi Holding Perkebunan,” papar Yusri Usman di Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Dengan penuh rasa prihatin Yusri Usman menyampaikan, tentu saja kenyataan pahit ini menjadi bertolak belakang dengan pesan Undang-Undang, bahwa keberadaan BUMN ini tujuan utamanya bisa meningkatkan kesejahteran rakyat dan berdampak positif bagi pihak terkait dengan aktifitas perkebunan. Maka secara akal sehat, menurutnya adalah tidak mungkin Holding Perkebunan ini bisa mensejahterakan rakyat.
“Toh, ternyata mitra kerja saja sebagai pemasok kebutuhan perkebunan, banyak yang sudah bangkrut dan terancam bangkrut, akibat penundaan pembayaran yang sudah tidak wajar, mencapai rata-rata di atas 3 bulan,” lanjutnya.
Kenyataan pahit ini dilengkapi dengan ketika Yusri Usman melihat fakta-fakta terbaru, banyak tankos (tandan kosong) dari hasil olah TBS tidak terangkut dari sekitar PKS untuk bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk organik yang bisa meningkatkan produksi tanaman.
“Ini saja tidak bisa diurus oleh direksi perkebunan, padahal pengangkutan tandan kosong itu adalah pekerjaan sangat mudah dan tidak perlu keahlian khusus, bisa dilakukan oleh orang tak sekolah. Ternyata itu tak mampu dilakukan oleh manajemen kebun. Maka pertanyaan bodoh yang pantas dilayangkan kepada direksi holding, apa yang bisa diharapkan pada mereka untuk bisa meningkatkan kinerja perkebunan bisa lebih baik, adalah omong kosong belaka,” keluhnya.
Dengan gusar Yusri Usman mempertanyakan, apakah tidak terpikirkan oleh mereka? Tumpukan tandan kosong itu kalau terbakar akan meludeskan PKS dan mengancam kebakaran kebun di sekitar PKS?
Atas dasar kegundahan dan gejolak buruk yang dirasakannya bakal terjadi di lapangan, Yusri Usman secara khusus melayangkan surat terbuka kepada Menteri BUMN, agar permasalahan yang dilihatnya tersebut bisa segera diatasi. Berikut surat Yusri Usman, disertai foto-foto dokumentasi, seperti yang diterima Klikanggaran.com di Jakarta, hari ini, Kamis (26/10/2017) :
Kepada Yth Menteri BUMN di Jakarta
Banyak tulisan yang pernah saya buat sejak bulan Febuari 2017 sampai bulan Oktober 2017 soal kinerja Holding Perkebunan. Yang ternyata berhasil dan bisa meningkatkan kerugiannya dari Rp 1.087 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 1.387 triliun pada tahun 2016 berdasarkan hasil audit oleh auditor E & Y, dan adanya kehilangan potensi pendapatan dari penurunan produksi (Potensial loss from Production) pada tahun 2016 sekitar Rp 6,1 triliun (perhitungan terlampir). Hal ini, menurut hemat saya adalah akibat salah kelola proses bisnis oleh direksi perusahaan yang dapat dikatakan tidak profesional alias gagal total.
Banyak rilis di media oleh Direksi Holding Perkebunan, bahwa kinerja Keuangan Holding Perkebunan telah mencetak laba di kuartal 1, 2, dan 3, di tahun 2017 dapat diduga telah melakukan kebohongan publik. Agak sulit dibantah, ternyata laba yang diumbar oleh Direksi Holding itu adalah diduga palsu, yaitu dengan melakukan kebijakan asal potong anggaran. Dan, banyak menunda pembayaran kewajiban kepada kontraktor sebagai pihak ketiga yang selama ini mendukung kinerja perkebunan. Tanpa disangka ini telah menimbulkan kesulitan keuangan bagi hampir semua rekanan dari PTPN 1 sd PTPN XIV.
Mungkin ini adalah tulisan terakhir saya kepada Ibu Menteri BUMN, untuk berkenan bisa melakukan evaluasi total soal kinerja Holding Perkbunan yang sudah sangat membahayakan masa depannya, akibat mengalami kerugian yang berkepanjangan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta terkait modal Holding Perkebunan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan.
Oleh karena itu, kalau tidak ada tindakan apa pun terhadap direksinya dan pihak terkait yang telah merugikan Holding Perkebunan, maka kami segera akan melaporkan ke penegak hukum dugaan korupsi dan pembelian lahan fiktif yang mangkrak proses penegakan hukumnya. Serta pelanggaran hukum terhadap proses pemilihan direksi yang tidak melalui tahapan "fit and proper test" seperti disyaratkan sendiri oleh Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003, akan kami daftarkan gugatan ke Makamah Konstitusi. Terkhusus rangkap jabatan Deputi BUMN Bidang Agro dan Farmasi yang duduk sebagai Wakil Komisaris Utama BNI, akan kami gugat ke Pengadilan Negeri.
Mohon maaf sekali lagi kepada Bu Menteri BUMN yang terhormat, saya adalah mantan Ketua Tim Legal Audit dalam mengevaluasi proses-proses tender di beberapa PTPN di era 2008 sampai dengan 2009, dan sampai saat ini terus memantau kinerjanya, sehingga saya banyak tahu modus dan siapa pemainnya.
