“Tak heran jika kita menyaksikan awalnya perusahaan BUMN sebanyak 117, sudah beranak pinak menjadi sekitar 800 BUMN. Dan, banyak yang menggerogoti keuangan negara melalui PMN. Sekarang Jokowi akan merampingkan, bahkan akan ada yang dijual karena merugi terus. Anehnya, sikap Presiden ini bertolak belakang dengan sikap di Kementerian BUMN dalam memilih direksinya, yang malah menunjuk orang yang bermasalah,” geram Yusri, mengakhiri keterangannya.
Untuk diketahui, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Letjen TNI (Purn) DR (HC) H. Sutiyoso, S.H. juga tercatat sebagai anggota dewan komisaris perseroan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Hal ini juga menjadi catatan penting menurut Yusri, karena berpotensi terjadinya conflict of interest.
