Pemerintah Ukraina terus mencap pejabat DPR dan LPR sebagai "teroris" dan mengesampingkan negosiasi langsung, sementara putaran baru pembicaraan dalam 'Format Normandia' internasional yang sama gagal menghasilkan hasil yang nyata.
Pada Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia “tidak puas dengan semua ketentuan” dari perjanjian, mengklaim Kiev dan Moskow melihat implementasinya secara berbeda.
Rusia menuduh Kiev mengabaikan kesepakatan itu sama sekali, karena penembakan lintas perbatasan terus berlanjut. Lebih dari 13.000 orang tewas dalam konflik antara 2014 dan 2020, menurut PBB.
Baca Juga: BEJAT! Waryadi Mencabuli Anak Laki-lakinya sebab Tak Puas dengan Pelayanan Sang Istri
6. Jalan menuju eskalasi di Donbass
Pada akhir 2021 dan awal 2022, tuduhan serangan skala penuh yang akan segera terjadi meningkat baik di Kiev maupun di republik-republik yang memisahkan diri.
Sekutu Barat Ukraina menuduh Moskow merencanakan operasi militer tanpa provokasi yang akan membuat sebagian besar negara diduduki dan ibukotanya diambil, sementara Kremlin terus menolak tuduhan itu dan, pada gilirannya, menuduh Kiev merencanakan serangan di Donbass.
Pekan lalu, para pejabat di Donetsk dan Lugansk menuduh tentara Ukraina meluncurkan artileri berat melintasi perbatasan.
DPR dan LPR menanggapi dengan evakuasi besar-besaran warga sipil ke Rusia dan menyatakan mobilisasi semua pria usia militer. Ukraina membantah merencanakan serangan besar-besaran terhadap republik-republik yang memisahkan diri itu, menyalahkan DPR dan LPR atas pelanggaran gencatan senjata.
Baca Juga: Polemik TOA Masjid, Alumni PMII UI Bela Menag
7. Rusia mengakui republik Donbass
Pimpinan DPR dan LPR pada Senin mengimbau Kremlin untuk mengakui kedua republik itu sebagai negara merdeka.
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani pengakuan pada hari yang sama, mengutip apa yang dia katakan adalah ketidakmampuan Ukraina untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk dan serangan lanjutan terhadap Donetsk dan Lugansk.
Putin juga menandatangani perjanjian persahabatan dengan DPR dan LPR, termasuk pemberian bantuan militer.**