“Efektifnya memang adalah untuk ketunaan tunggal, satu guru mengajar lima siswa, sementara untuk anak autis dua guru mengajar satu siswa,” papar Lili Andriani yang juga turut hadir sebagai perwakilan dari entitas Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diketahui ada beberapa di Luwu Utara.
Sementara Forum Peduli Kelompok Rentan Desa Pincara Luwu Utara, Triwan, yang turut hadir juga menceritakan praktik baik yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, sebelum terbentuk Forum Peduli Kelompok Rentan, warga difabel tak pernah dilibatkan dalam program di desa.
Berangkat dari masalah tersebut, Forum Peduli Kelompok Rentan Desa Pincara dibentuk, dengan harapan agar mengawal seluruh aspirasi dari penyandang disabilitas. “Sejak forum ini terbentuk, perlakuan terhadap warga difabel di desa Pincara sudah mulai terasa membaik,” ungkapnya.
"Contoh yang paling nyata adalah penyandang disabilitas di Desa Pincara kini dibuatkan tangga khusus yang menghubungkan tempat-tempat ibadah, kantor desa, puskesmas pembantu (pustu), termasuk jalan, yang memudahkan akses bagi mereka saat beraktivitas,” beber Triwan.
Sekadar diketahui, pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk menjamin layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik, terutama yang disabilitas atau memiliki kebutuhan khusus untuk mendapat kesempatan pendidikan yang sama di sekolah reguler.
Regulasi yang dimaksud adalah terbitnya Pergub Sulsel Nomor 52 Tahun 2023 dan Perda Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang kini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberlakukan layanan pendidikan inklusif.
Dialog interaktif ini juga dihadiri SLB Nur Amin Masamba, Forum Peduli Kelompok Rentan Desa Pincara, Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenag Luwu Utara, Komunitas To Pacce, Bapperida, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP3AP2KB, Dinas Sosial, DPUTRPKP2, dan PGRI. (LHr)