Aceh Barat – Aktivitas tambang ilegal di Aceh Barat kian meresahkan. Tak hanya merusak hutan dan sungai, praktik ini juga mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam untuk bertahan hidup.
Melihat kondisi tersebut, Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) resmi melayangkan somasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar segera mengambil langkah tegas.
Ketua LANA, Teuku Laksamana Jowa, menegaskan bahwa somasi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas kerusakan lingkungan yang makin parah.
Ia menyebutkan, banyak warga di sekitar lokasi tambang kini kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber mata air tercemar lumpur dan merkuri dari aktivitas tambang emas ilegal.
“Di beberapa gampong/desa, sungai yang dulunya menjadi tempat mandi, mencuci, dan sumber air minum, kini berubah keruh. Anak-anak tak lagi bisa bermain di sungai karena berbahaya bagi kesehatan,” ujar Teuku Laksamana Jowa, melalui press release yang diterima Klikanggaran.com, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, kerugian akibat tambang ilegal bukan hanya dari sisi finansial negara, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.
Sawah dan kebun yang rusak, ikan yang mati di sungai, hingga meningkatnya potensi banjir dan longsor menjadi ancaman nyata bagi warga. Dalam surat somasi yang disampaikan, LANA mendesak Pemkab Aceh Barat untuk:
1. Menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal.
2. Menyusun mekanisme pengawasan tambang yang berizin maupun tidak.
3. Membentuk tim khusus bersama TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat.
4. Mengawasi distribusi BBM di SPBU agar tidak disalahgunakan.
5. Melakukan pemulihan lingkungan atas kerusakan yang terjadi.
LANA memberi tenggat waktu 90 hari kepada Bupati Aceh Barat untuk merespon tuntutan tersebut. Jika tak ada langkah nyata, LANA mengancam akan menempuh jalur hukum.
Meski demikian, Teuku Laksamana Jowa menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menantang pemerintah daerah.