Sementara itu, Menteri Abdul Kadir Karding, mengatakan, kewenagan Kementerian BP2MI dalam pembinaan urusan pekerja migran di luar negeri adalah menyangkut tentang penyiapan calon pekerja migran Indonesia, pembinaan pekerja migran, serta pembinaan pasca-PMI.
“Tentunya peluang kerja di luar negeri itu sangat besar melalui PPPM, sehingga menjadi solusi untuk serapan tenaga kerja dalam negeri yang saat ini melambat. Selain tentunya sebagai solusi bagi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada 2045 mendatang,” jelasnya.
Dijelaskannya, dampak ekonomi bagi pekerja migran yang tinggi yang merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, akan memberikan banyak manfaat, seperti sebagai sarana transfer knowledge hingga menjadi ekspert di bidangnya setelah kembali ke Indonesia.
“Pekerja migran kita setiap tahun rata-rata Rp227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Nomor dua terbesar setelah migas,” ungkapnya Abdul Kadir Karding. Untuk itu, kata dia, BLK Luwu Utara penting untuk diubah menjadi Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran Luwu Utara.
“Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran di Luwu Utara dibentuk sebagai satu ekosistem pelayanan pekerja migran yang terintegrasi, seperti pelatihan keterampilan, bahasa, adab dan budaya kerja negara tujuan, passport/visa pekerja, hingga layanan lainnya untuk memudahkan calon pekerja migran yang ada di Luwu Utara,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Bupati, Wakil Ketua DPRD Hamka Muslimin, Kepala Bapperida Drs. H. Aspar, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Eka Rusli, dan Kepala UPT BLK Tanalili Maskur Hasan.
Dari Kementerian Perlindungan PMI, hadir Sekjen Kementerian PPMI, Dirjen Pemberdayaan, Staf Khusus Menteri, serta Karo Humas Kementerian PPMI. (LHr)