KLIKANGGARAN -- Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengungkapkan bahwa Kelompok Tujuh (G7) tengah bekerja keras untuk menyelesaikan paket pinjaman miliaran dolar bagi Ukraina, yang akan dibiayai melalui aset negara Rusia yang dibekukan oleh Barat.
Dalam pernyataan yang disampaikan setelah pertemuan G7 di Italia, Blinken menegaskan komitmen kelompok ini untuk memastikan Ukraina memiliki dana dan persediaan amunisi yang cukup untuk melanjutkan pertempuran dengan efektif pada tahun 2025, atau untuk memasuki potensi negosiasi dengan Moskow dari posisi yang lebih kuat.
"Dalam mendukung Ukraina, kami sedang menyelesaikan pencairan sebesar $50 miliar yang telah dijamin melalui aset negara Rusia yang dibekukan," kata Blinken, kutip RT.com.
Sejak eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022, AS dan sekutunya telah membekukan sekitar $300 miliar aset milik bank sentral Rusia.
Pada bulan Juni, negara-negara G7 menjanjikan pinjaman sebesar $50 miliar untuk Kiev, yang akan dilunasi dengan uang hasil dari aset Rusia yang dibekukan.
Sebagian besar dana tersebut, sekitar €197 miliar ($206 miliar), disimpan di Euroclear, lembaga kliring yang berpusat di Brussels.
Euroclear memperkirakan bahwa aset Rusia yang dibekukan menghasilkan bunga sekitar €5,15 miliar ($5,4 miliar) selama tiga kuartal pertama tahun fiskal ini.
Presiden AS Joe Biden, yang akan segera meninggalkan jabatannya, mengumumkan pada bulan Oktober langkah "bersejarah" dengan memberikan pinjaman sebesar $20 miliar kepada Ukraina, yang akan dilunasi dengan bunga yang berasal dari aset Rusia yang dibekukan.
Di tengah kekhawatiran bahwa Presiden terpilih AS, Donald Trump, mungkin akan mengurangi bantuan untuk Ukraina, negara-negara Barat berusaha mempercepat proses pencairan dana ini.
Trump, selama kampanye pemilihannya, berulang kali berjanji untuk memangkas bantuan jika terpilih.
Pada awal bulan ini, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menuntut agar semua aset Rusia yang dibekukan, yang bernilai $300 miliar, disalurkan sepenuhnya kepada Ukraina.
Namun, Moskow tidak tinggal diam. Rusia telah berulang kali mengecam pembekuan aset tersebut sebagai tindakan "pencurian" dan memperingatkan bahwa pengambilalihan dana ini akan melanggar hukum internasional serta menciptakan preseden yang berbahaya.
Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, baru-baru ini mengumumkan bahwa Rusia akan mulai mengambil langkah balasan, dengan membekukan sumber daya milik investor Barat, pelaku pasar keuangan Barat, dan perusahaan-perusahaan asing. "Pendapatan dari aset ini juga akan digunakan," kata Siluanov.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) telah berulang kali mengingatkan bahwa setiap keputusan mengenai penyitaan aset Rusia harus didukung oleh "dasar hukum yang kuat." Tanpa landasan hukum yang jelas, IMF memperingatkan bahwa tindakan ini dapat merusak kepercayaan global terhadap sistem keuangan Barat.