KLIKANGGARAN-- Pegawai negeri sipil (PNS) di Amsterdam dilarang menggunakan aplikasi perpesanan Telegram di telepon kantor mereka.
Pelarangan itu dilakukan dengan alasan dugaan aktivitas kriminal di aplikasi tersebut dan risiko spionase, demikian dilaporkan penyiar radio BNR pada hari Senin, dikutip Russia Today.
Sebetulnya larangan tersebut sudah diberlakukan pada akhir April, tetapi belum dikomunikasikan kepada publik, demikian disampaikan seorang juru bicara anggota dewan TI Amsterdam Alexander Scholtes.
Scholtes menuduh Telegram adalah "tempat berlindung yang aman bagi para peretas, penjahat dunia maya, dan pengedar narkoba."
Ia juga menambahkan bahwa ada juga kekhawatiran tentang kemungkinan spionase melalui aplikasi tersebut.
Baca Juga: Prancis Tahan Pendiri Aplikasi Telegram, Pavel Durov
September lalu anggota dewan kota Amsterdam Fatihya Abdi menyerukan pelarangan nasional terhadap platform tersebut, dengan mengklaim bahwa kaum muda direkrut melalui aplikasi tersebut untuk melakukan kejahatan di seluruh negeri.
Kementerian Dalam Negeri Belanda memiliki daftar aplikasi "paling berisiko" yang tidak boleh dipasang di telepon kantor, tulis BNR.
Telegram, yang kabarnya digunakan oleh hampir dua juta orang di Belanda, merupakan aplikasi terbesar yang dilarang sejak pemerintah negara itu melarang penggunaan platform video pendek milik China TikTok di telepon kantor tahun lalu.
Telegram merupakan aplikasi pengiriman pesan yang paling banyak digunakan di Rusia dan juga semakin populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Meta mengubah pengaturan privasi WhatsApp.
Baca Juga: Sinopsis Black Out Episode 3: Bo Young Ditemukan, Dia Mengucapkan Terima Kasih pada Jeong Woo
Seperti WhatsApp atau Messenger, Telegram memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan pribadi dan grup. Namun, tidak seperti pesaingnya di Amerika, Telegram juga memungkinkan pengguna untuk membuat saluran guna menyebarkan berita dan pembaruan kepada pengikut.
Pemilik Telegram kelahiran Rusia, Pavel Durov, bersikeras bahwa ia menghormati hak privasi dan kebebasan berekspresi pengguna Telegram.
Dalam sebuah wawancara pada bulan April dengan jurnalis Amerika Tucker Carlson, Durov mengatakan bahwa ia telah menolak permintaan untuk membagikan data pengguna dengan pemerintah AS atau untuk membangun apa yang disebut "pintu belakang" pengawasan ke dalam platform tersebut.