KLIKANGGARAN -- Pemerintah Kabupaten Batang Hari menggelar Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bersama Ditjen OTDA Kemendagri, Rabu (26/09/2023) di ruang kaca rumah dinas Bupati Batang Hari.
Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 tersebut dibuka oleh Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief (MFA).
Pada sambutannya Bupati MFA menyampaikan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para Aparatur Negara di Kabupaten Batang Hari ditahun sebelumnya. Para pegawai harus memahami fungsi dan tugasnya, agar kinerja ini terarah.
"Hasil Kinerja inilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan para Bapak/Ibu Aparatur kepada masyarakat. Masyarakat akan menilai kinerja selama kita menjabat dan bekerja," ucap MFA.
Saling berkoordinasi, saling berkolaborasi agar program-program yang telah di rencanakan berjalan dengan baik, kerja yang baik akan membuatkan kerja kita lebih hemat, lebih cepat, tambahnya .
"Kepala Dinas dan para staf selalu menjaga kekompakan untuk kelancaran pekerjaan kita semua, mari sama sama kita belajar, manfaatkan kegiatan bimtek pada hari ini," ujar Bupati MFA.
Turut Hadir mengikuti Pelaksana Harian Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Ibu Dra. Imelda M.Ap secara daring, dan sebagai Narasumber dari
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Amril Rahim AP.Sos,.M.Si dan Bapak Willy Wibisono,.ST.M.Si , dan Kepala OPD dalam Lingkup Pemkab Batang Hari.
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Daerah Ditjen OTDA Kemedagri RI, Imelda mengatakan, dari 419 Kabupaten yang ada di Indonesia, Kabupaten Batang Hari merupakan yang pertama kali menggelar kegiatan Bimtek tersebut.
Disela sambutan Imelda menyampaikan, Biasanya kalau start-nya duluan hasil laporannya harus bagus, yang kita perlukan memang kepedulian Kepala Daerah, dimana kehadiran Bupati hari ini menunjukkan bahwa LPPD yang menjadi laporan wajib kepala daerah, dalam hal ini menjadi atensi yang tertinggi bagi Pak Bupati.
Imelda pun menyampaikan, sebelum Covid -19 melanda, tepatnya di tahun 2019-2020, Kemendagri memang tidak merilis pencapaian status kinerja daerah.
"Karena memang pelaporan LPPD dari manual ke sistem itu memerlukan waktu dan cara yang tidak sebentar. Sehingga di tahun 2021, Mendagri baru menyampaikan dan merilis Permendagri terkait hasil peningkatan atau hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah," paparnya.
Lanjut Imelda, di tahun 2022, tim dari Kemendagri akan kembali merilis dan berharap tidak ada masalah di kemudian hari. Karena dari tim nasional hasil LPPD 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023 akan segera disampaikan ke Mendagri.
Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat EKPKD dalam hal ini Kemendagri juga sudah menyampaikan terkait hasil semua peningkatan kinerja daerah kepada Presiden RI, sambung Imelda.
Dikatakannya dalam waktu dekat ini, Kemendagri akan mengagendakan pertemuan dengan 10 daerah yang meraih peringkat terbaik dalam hasil pelaporan LPPD tersebut.
"Dalam hal ini, 3 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota yang akan menerima penghargaan Satya Lencana Tahun 2021-2022. Penghargaan tersebut akan diserahkan langsung kepada Kepala Daerah yang menerima secara by name yang artinya atas nama pribadi Kepala Daerah," tambah Imelda.