Terlibat Perkara Korupsi, MAKI Minta Tito Karnavian dan Herman Deru Berhentikan Pj Bupati Muba

KLIKANGGARAN -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, agar memberhentikan Drs. Apriyadi M.si dari jabatannya sebagai Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba). Hal tersebut disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, di Jakarta.

Adapun alasannya, kata Boyamin, karena Apriyadi pernah disebut terlibat kasus perkara dugaan suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Muba yang menjerat Bupati nonaktif Dodi Reza Alex.

"Cek saja aturannya mengenai pengangkatan Pj dan Plt itu, cek saja di situ, yang diangkat adalah orang yang bersih. Nah, kalau melihat ini, Kemendagri sangat ceroboh, tidak sesuai omongannya sendiri," ujar Boyamin saat dihubungi, Senin (8/5).

Menurut Boyamin, yang seharusnya ditunjuk menjadi PJ Bupati Muba adalah orang yang tidak pernah diduga terlibat perkara korupsi.

"Gubernur dan Mendagri meralat, membatalakan pengangkatan PJ Bupati yang diduga terkait perkara korupsi. Harapan saya dibatalkan dan dikasih PJ yang bersih. Bahwa dia sampai sekarang belum jadi tersangka, setidaknya ada orang lain yang tidak pernah disebut KPK menerima aliran dana," tambah Boyamin.

Boyamin juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Apriyadi untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat Dodi Reza Alex. Sebab, sambungnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, nama Apriyadi disebut menerima aliran duit Rp50 juta saat Apriyadi menjabat sebagai Sekda Muba.

"Segera [KPK] memberikan penjelasan yang bersangkutan itu. Kalau bersih katakan bersih. Meralat omongannya yang dulu. Kalau tidak harus diproses hukum," pungkasnya.

Untuk diketahui, Apriyadi ditunjuk menjadi Pj Bupati Muba pada 2022. Dia dilantik oleh Gubenur Sumsel, Herman Deru. Pelantikan Apriyadi ini berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.1.6/2022.