Sempat Ricuh, Ini 13 Tuntutan Aksi 'Indonesia Gelap' di Area Patung Kuda

KLIKANGGARAN -- Aksi demonstrasi yang digelar oleg berbagai elemen mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” menyampaikan 13 tuntutan.

Aksi "Indonesia Gelap" yang digelar di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025 itu sempat ricuh.

Inilah 13 tuntutan aksi "Indonesia Gelap" yang disampaikan oleh massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa tersebut:

Baca Juga: Terungkap, Ternyata Ini Alasan Keenan Nasution Pencipta Lagu Nuansa Bening Tolak Uang Rp50 Juta dari Manajer Vidi Aldiano

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN, kerap menjadi alat perampasan tangan rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi undang-undang minerba. Revisi undang-undang Minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

Baca Juga: Ciptakan Inovasi Remaja Bidang Ekonomi, PIK-R Generik SMAN 4 Terima Penghargaan dari Pemerintah

4. Hapuskan multi fungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang disuruh dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

Baca Juga: Mantan Atlet Pencak Silat Luwu Utara Soroti Aturan Pertandingan, Disebut Mirip Tarung Bebas

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi mau perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.