Singgung Praktik Transaksional, Pengamat: Hasil Politik Kotor Tak Mampu Beri Perubahan di Bumi Sebiduk Semare

KLIKANGGARAN -- Beredarnya rumor adanya kandidat bakal calon Wali Kota Lubuklinggau yang tengah mengumpulkan fotokopi KTP warga setiap menggelar acara silaturahmi menjadi sorotan pengamat politik di Provinsi Sumsel, Drs. Bagindo Togar SH, Msi.

Terkait masalah ini, Bagindo Togar tak hanya menyentil Bawaslu tetapi dia pun meminta masyarakat Kota Lubuklinggau agar cerdas dalam memilih. Menurut pengamatannya, kandidat yang suka "nyawer" jika terpilih berpotensi akan menggerogoti daerah.

"Bawaslu harus peka serta responsif terhadap kejadian di masyarakat, jangan dibiarkan begitu saja. Kegiatan mengumpulkan KTP, sudah mengarah kepada upaya untuk melakukan praktek transaksional, berupa politik uang,” ujar Bagindo saat dikonfirmasi Wartawan, Kamis (6/6).

Tak hanya itu, Bagindo menilai Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dituntut untuk lebih proaktif dalam proses politik Pemilu era kini. 

Bahkan, Bagindo menyebutkan bahwasannya bukan hanya terkesan passif dan main aman, bila dianalogikan dalam permainan olahraga sepak bola, bukan hanya sebagai ‘hakim garis namun wasit yang aktif bergerak di tengah lapangan. 

"Bawaslu harus tegas, jangan hanya menunggu ada laporan baru mengambil sikap. Bila sampai kedapatan kandidat yang melakukan, pun harus diberi peringatan,” tambahnya.

Terkhusus bagi masyarakat Kota Lubuklinggau, Bagindo meminta agar menolak adanya praktik transaksional, bila perlu melaporkan kandidat bakal calon wali kota maupun tim pemenangan yang menawarkan iming-iming akan memberikan sesuatu bila memilih kandidat yang mereka usung.

"Jika tolak ukurnya uang, maka pemimpin hasil politik kotor tak akan mampu memberi perubahan luar biasa bagi Bumi Sebiduk Semare. Bukan tanpa sebab, pemimpin yang terpilih dikarenakan oleh proses transaksional cenderung berharap feedback atas apa yang telah diberikannya. Jangan jadikan masyarakat sebagai objek transaksional demi syahwat dan hasrat untuk sebuah jabatan dan kekuasaan," pungkasnya.