Batanghari, klikanggaran.com
Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan Petani pada Senin (12-10-2020) kembali melakukan aksi demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Batanghari dan didepan kantor Bupati Batanghari. Aksi demo ini mendesak agar DPRD Kabupaten Batanghari menyurati Bupati Batanghari mengambil langkah-langkah percepatan membentuk Tim Verifikasi masyarakat SAD yang masih berkonflik.
Mahyudin dari Lembaga Pendamping masyarakat SAD dan Petani mengatakan, terkait penyelesaian konflik SAD dan petani dengan PT Berkat Sawit Utama (BSU), Kementerian ATR/BPN RI sudah menentukan langakah langkah penyelesaian dengan terlebih dahulu membentuk Tim Verifiasi masyarakat SAD yang masih berkonflik, dimana berdasarkan hasil rapat Tanggal 7 Agustus 2020 di hotel Swiss Bell Jambi yang dihadiri oleh Dirjen dari Kementerian ATR/BPN RI dn semua pihak di Jambi termasuk Bupati Batanghari, SK tersebut dibuat dan ditandatanhani oleh Bupati Batanghari.
Tetapi setelah 2 bulan SK tersebut belum juga terbit.
Hari Senin, 12 Oktober 2020, perwakilan masyarakat SAD dan Petani kembali melakukan aksi ke kantor DPRD dan kantor Bupati Batanghari dengan tuntutan
1. Meminta DPRD Batanghari membentuk Pansus konflik PT.BSU yang sudah disepakati.
2.Meminta DPRD Batanghari menyurati Bupati Batanghari agar Bupati Batanghari mengambil langkah langkah untuk percepatan pembentukan SK Tim Verifikasi.
3.Meminta kepada Bupati Batanghari untuk melakukan langkah langkah percepatan pembentukan SK Tim Verifikasi.
4. Meminta penjelasan dari Bupati Batanghari,terkait dengan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati pada 3 Dokumen Izin Usaha Perkebunan Budidaya, jelas Mahyudin.
Pada pukul 10.00 WIB perwakilan masyarakat SAD dan Petani diterima oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, SE, Ketua Komisi II Muhammad Zaki dan dua orang anggota komisi II.
Dalam pertemuan itu ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menyampaikan bahwa PANSUS belum bisa dibentuk dengan pertimbangan, Pemerintah sudah melakukan langkah - langkah untuk penyelesaian dengan akan dibentuknya SK Tim Verifikasi.
Terkait dengan Tim Verifikasi, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari bersedia menyurati Bupati Batanghari terkait percepatan SK Tim Verifikasi.
"Untuk permintaan SAD dan Petani menyurati Bupati pembentukan SK Verifikasi, kami telah persiapkan surat tersebut," kata Yasmin sembari menunjukkan surat yang akan disampaikan kepada Bupati Batanghari.
Dari pantauan klikanggaran.com setelah selesai rapat surat dari DPRD Kabupaten Batanghari yang akan disampaikan kepada Bupati Batanghari lansung ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin. (ANZ)
