Pengamat "Warning" KPU Musi Rawas Terkait Temuan Dukungan Tidak Valid

photo author
- Kamis, 2 Juli 2020 | 14:49 WIB
Bagindo Togar
Bagindo Togar


Musi Rawas,Klikanggaran.com – Tahapan Pilkada Musi Rawas (Mura) sudah dimulai dimana terhitung sejak Senin (29 Juni) telah dilaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Sejalan dengan itu, muncul beragam informasi terkait temuan dukungan yang tidak valid, dimana ada beberapa nama penyelenggara, perangkat desa, PNS dan lainnya yang memberikan dukungan dan disebut-sebut diduga asal catut.


Menanggapi hal itu, Drs. Bagindo Togar SH.Msi, selaku Pemerhati Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya, mewarning penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Musi Rawas.


Menurut Bagindo Togar, tahapan ini sangat penting dimana akan mempertaruhkan integritas penyelenggara. Utamanya sampai ada rekayasa massif yang melanggar rambu-rambu yang dicanangkan oleh KPU dan Bawaslu.


“Secara Filosofis, tentunya harus memberi ruang dan peluang bagi Pasangan Calon Kepala Daerah agar bisa diakomodir keinginan maupun kepentingannya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah."


"Jika disebabkan tidak lolos seleksi atau tidak diprioritaskan oleh partai partai politik yang secara konstitusi berhak mengusung atau mendukung bakal paslon kepala daerah, maka akses atau jalur perse-orangpun diupayakan oleh para bakal calon yang berhasrat kuat menjadi calon kepala daerah,” kata Bagindo, melalui keterangan persnya, Kamis (2-7).


Menurutnya, tentu saja regulasi teknis serta mekanisme penjaringan juga penetapan paslon independen bukanlah mudah. Ragam tahapan butuh pemahaman plus persiapan yang menyita pengetahuan, pendekatan serta waktu yang tidak singkat.


“Alias mustahil, instant bila ingin menampilkan sosok tokoh alternatif yang genuine dukungannya dari para warga pemilik hak suara. Kecuali berhasrat melakukan upaya rekayasa secara massif, tanpa mengindahkan rambu rambu yang dicanangkan oleh KPU dan Bawaslu,” tegasnya.


Padahal, kata dia, penyelenggara pemilu beberapa waktu terakhir, tengah disoroti oleh publik supaya bekerja secara profesional, transparan, responsif dan apolitis dalam menjalankan fungsi serta tugasnya. Bila Penyelenggara Pilkada, terlibat secara terbuka ataupun terselubung dalam politik praktis atas kepentingan bakal paslon, parpol maupun elite politik, maka sangat berpengaruh atas output pilkada mendatang.


“Kinerja dan Integritas lembaga penyelenggara menjadi taruhan, konsekuensinya adalah representasi kwalitas pemerintahan daerah periode 5 tahun yang akan datang,” kata Bagindo Togar.


Sejatinya, lanjut Bagindo Togar, publik di Kabupaten Musi Rawas, berharap kontestasi Pilkada Desember nanti, disajikan dengan Para Paslon terbaik yang merupakan hasil seleksi secara fair yang berbasis kompetensi, harapan dan tuntutan warga yang sepakat bersama pemerintah daerah berkomitmen merancang serta mengeksekusi beragam program pembangunan agar lebih nyata manfaatnya bagi peningkatan masyrakatnya.


“Sah sah saja berhasrat juga berbuat bagi paslon independen untuk bisa masuk ke sirkuit Pilkada, tetapi selayaknya juga untuk menghindari faktor luapan instant, syahwat, pengen dan domi-nasi duit. Dinamika tarung politik memang unik, menarik dan kaya pernak pernik, tapi tak harus juga panik, penuh intrik serta berlogika terbalik,” pungkasnya.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: M.J. Putra

Tags

Rekomendasi

Terkini

X