Lubuklinggau,Klikanggaran.com - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Lubuklinggau, melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP), Ganda Pardana, melihat realita tentang pandemi Covid-19 di Bumi Silampari (Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Muratara) yang semakin harinya korban dari Covid-19 terus bertambah. Ia sangat mengkhawatirkan dan membuat kesan bahwa virus ini akan terus menyerang jika tidak dihentikan secara serius.
"Kenapa saya menekankan kata serius, ini bukan bentuk konotasi dalam menuduh kinerja pemerintah yang buruk, tapi melihat progres yang semakin hari nya tidak ada dalam mengurangi penyebaran pandemi ini, justru itu saya khawatir bahwa pandemi ini akan berkembang luas ke wilayah Bumi Silampari," ujar Ganda Pardana melalui keterangan tertulisnya pada Klikanggaran.com, Jumat (1-5).
Menurutnya, di Kota Lubuklinggau telah banyak program yang dijalankan oleh pemerintah kota untuk memutuskan pandemi ini, namun dilihat dari hasil dan progresnya ini tidak berdampak, seperti pekerjaan maksimal tapi tidak menghasilkan harapan yang diinginkan.
"Pembagian sembako yang tujuannya untuk meringankan beban masyarakat, tetapi justru menimbulkan permasalahan baru yaitu kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan. Sudah banyak kejadian yang tidak diinginkan dari pembagian sembako ini, mulai dari perkelahian antar warga, dan bahkan aksi demonstrasi dari ibu-ibu yg tidak mendapatkan bantuan, padahal sangat membutuhkan," jelasnya.
Dalam pengamatannya, kata Ganda Pardana, pembagian sembako ini konklusi nya seperti mubazir, jika ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus corona, alhasil masyarakat tetap banyak yang keluyuran karena mencari nafkah di luar rumah karena tidak mendapatkan bantuan.
Selain itu, sambungnya, di Musi Rawas dan Muratara juga sama, pembagian sembako yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat seperti tidak menghasilkan tujuan yang dinginkan.
"Pembagian sembako ini seperti ritual ikut-ikutan tapi tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk menghentikan penyebaran pandemi ini. Tanpa disadari kita seolah-olah melihat sinergitas antara Bupati dan Wakil Bupati di dua kabupaten ini tidak terlihat. Semua seolah berjalan di track/jalur masing-masing, tidak berjalan di satu track dalam menghentikan pandemi ini," kata dia.
Ganda Pardana juga menjelaskan, pembagian sembako dan bantuan-bantuan yang diberikan juga terkesan membawa nama pribadi, justru tidak mengatasnamakan pemerintah. Jika dalam situasi pandemi seperti ini masih berusaha untuk menaikan pamor dan elaktabilitas, saya rasa itu merupakan sesuatu yg kurang tepat.
"Pemerintah disini harus memposisikan dirinya sebagai leader yang peduli dengan masyarakatnya, mulai dari kesehatan, jaminan kemanan, dan ekonomi dalam menghadapi pandemi ini.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah sedang di uji akreditasinya untuk kepedulian terhadap masyarakat nya," jelasnya.
Mengenai Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk Bumi Silampari, ia beranggapan sudah wajib untuk di terapkan, walaupun secara syarat belum memenuhi. Ini merupakan pekerjaan pemerintah daerah untuk meyakinkan pemerintah pusat demi keselamatan masyarakatnya. Jika PSBB ini tidak dilakukan, ia menduga pekerjaan dari pemerintah akan menjadi sia-sia untuk memutuskan rantai covid-19 ini.
"Masyarakat meyakini otoritas dari pemerintah akan berpihak kepada mereka, dengan diterapkan PSBB maka akan membuat kerja sama antara pemerintah, instansi kesehatan, dan aparat penegak hukum lebih terkoordinir dengan baik."
"Kita tidak ingin di Bumi Silampari ini setiap harinya bertambah jumlah pasien yang positif, pemerintah harus ambil langkah PSBB demi keselamatan masyarakatnya dan agar pekerjaan yg dilakukan selama ini tidak sia-sia," pungkasnya.
