Palembang,Klikanggaran.com - Polemik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2020 yang lambat diajukan pihak Pemprov Sumsel hingga tudingan sejumlah pihak yang menuding belum selesainya pembahasan KUA PPAS tersebut, lantaran DPRD Sumsel meminta kenaikan gaji yang tak di penuhi Pemprov Sumsel terus berlangsung.
Informasi yang beredar bahwa banyak data yang disajikan Pemprov Sumsel dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Sumsel 2020 banyak tidak valid dan tidak sinkron satu dengan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya, Drs Bagindo Togar SH.Msi, menuturkan bahwa hal tersebut merupakan kejadian tak biasa.
"Bagi sebagian masyarakat di provinsi Sumatera Selatan, kejadian tak biasa dalam pembahasan KUA PPAS, dimana komunikasi yang sengit juga alot antara pihak executif yang diwakili oleh Sekda, H. Nasrun Umar dan staf Pemprov lainnya dan Hj. Anita R, Ketua dan para anggota DPRD," ujar Bagindo pada Klikanggaran.com, Sabtu (30-11).
Dijelaskan Bagindo, bahwa yang berakhir dengan penundaan dalam menetapkan APBD Sumsel tahun 2020, pihak legislatif menuding bahwa Pemprov tidak siap berargumentasi dalam merumuskan besaran juga peruntukan anggaran dikarenakan tidak didukung oleh data data yang lengkap dan juga valid.
"Sebaliknya pihak Eksekutif juga mengisyaratkan bahwa pihak Legislatif terkesan sengaja menghambat pengesahan APBD, karena ada kebutuhan khusus pihak DPRD yang belum disepakati oleh pihak Eksekutif, terkesan ada Gap untuk saling menyandera," tutur Bagindo.
Pengamat sosial dan politik itu juga menjelaskan jadwal pengesahan APBD sudah jatuh tempo. Ia juga menganggap hal tersebut lebih menarik lagi, polemik KUA PPAS berlanjut saling serang dan saling menbenarkan alasan antara kedua institusi pemerintahan tersebut merebak keberagam media informasi publik.
"Tetapi sesungguhnya penomena ataupun pola komunikasi yang terbangun diatas, pertanda baik bagi perkembangan demokrasi struktural pemerintahan, dimana fungsi kemitraan kritis terjalin alias tidak cuma fungsi mitra strategis yang diutamakan," jelas Bagindo.
Lanjut diakatakan Bagindo, bukankah selama ini masyarakat sangat merindukan para wakil rakyat yang amanah, berintegritas, cerdas dan kritis yang tidak hanya dianggap sebagai lembaga stempel para petinggi Eksekutif.
"Sewajarnya kita memberi Applaus and Standing Ovation kepada para wakil kita tersebut di DPRD Sumatera Selatan, sepanjang mereka secara nyata sungguh sungguh berjuang mewujudkan aspirasi rakyat bukan aspirasi kelompok elite didaerah ini."
"Melalui ragam. tugas konstitusional yang disandang mereka, terkhusus dalam konteks ini dalam menyusun, mengesahkan serta mengawasi penggunaan plus peruntukan APBD Provinsi Sumatera Selatan," pungkasnya.
