Jakarta,Klikanggaran.com - Pasca dilayangkannya somasi oleh Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H M Syarif Hidayat, melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBKB) Muratara terhadap aktivis, Muzanni Firdaus menuai banyak protes dan kecaman dari kalangan aktivis se-sumatera selatan.
Merespon upaya kriminalisasi aktivis yang terjadi di Kabupaten Muratara tersebut, Fadrianto, TH dari Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (Jakor Sumsel) turut menyayangkan sikap dari Bupati Muratara.
“Sebagai pejabat publik, Bupati janganlah bersikap arogan dan dengan mudahnya mengambil sikap memberikan orang somasi, setidaknya harus ada komunikasi awal terlebih dahulu untuk klarifikasi”. Ujar Fadrianto pada Klikanggaran.com Sabtu,(12/10/2019).
Menyinggung Muratara sebagai Kabupaten hasil pemekaran, Fadrianto menagaskan bahwa Muratara merupakan kabupaten yang lahir dari aspirasi masyarakat sipil dan ketika Muratara telah menjadi kabupaten depinitf seperti sekarang tidak layak bupatinya membungkam suara rakyat seperti ini.
Selanjutnya,Fadrinto menuturkan bahwa peran aktivis sebagai kelompok civil society, memang demikian adanya, mereka garda terdepan kelompok kritis yang menjadi penjaga demokrasi.
“jikalau kritik terhadap pemerintah dikriminalisasi dan demokrasi terus dibungkam maka kami akan lawan mereka” . tegas Fadrianto
Di tempat terpisah, Jeki Andesva, Ketua Pengurus Besar Front Anak Bangsa Menggugat (PB Frabam) juga membuat dukungan terhadap Muzanni. Jeki menegaskan bahwa oraganisasinya akan mengambil sikap secara tegas terhadap Kepala-kepala Daerah yang arogan.
Pihaknya akan membentuk Tim untuk mempelajari secara ditail kasus kriminalisasi aktivis yang ditimpa oleh Muzanni.
“kami akan mendesak para penegak hukum baik dari pihak Polda dan Kejaksaan tinggi Sumatera selatan sampaikan dengan BPK dan KPK untuk investigasi menyelidikan aliran dana Bupati Muratara sesuai dengan apa yang dicuitkan Muzanni di Medsosnya”. Tandasnya.
