Palembang, Klikanggaran.com -- Untuk sekian kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Terbaru, lembaga anti rasuah tersebut menangkap Bupati Muara Enim, Ir. H Ahmad Yani pada Senin malam (02-09-2019).
Yang lebih ironis lagi, politisi Partai Demokrat tersebut belum genap 1 tahun menahkodai Kabupaten yang memiliki APBD 2 triliun lebih/tahun tersebut.
Terkait fenomena tersebut, pemerhati politik yang juga aktivis Forum Sriwijaya, Bagindo Togar, berpendapat meski seorang kepala daerah mendapatkan gaji, tunjangan, dan previllege yang tergolong besar, namun jika ia muncul dan berhasil mendapatkan jabatan politik secara instan, menggunakan banyak biaya politik akan sulit bagi dirinya untuk menahan godaan.
"Meski gaji dan tunjangan tergolong besar, tapi apabila para kepala daerah tersebut muncul, tumbuh dan berhasil menggapai jabatan politik secara instan, bermuatan dinasti, over branded personal, serta menggunakan banyak biaya politik, konsekuensinya sosok pemimpin daerah tersebut sulit mampu mengatasi situasi godaan," ujar Bagindo pada Klikanggaran.com, Jum'at (06/09/19).
Menurutnya, segala bentuk modal yang dipergunakan seorang kepala daerah dalam pertarungan politik sebelumnya wajib untuk dikembalikan.
"Segala bentuk modal yang dipergunakan sebelumnya wajib dikembalikan atau bahkan ditambahkan," cetusnya.
Bagindo Juga menyoroti adanya beberapa kepala daerah khususnya di Sumsel yang berhasil memegang tampuk kekuasaan di daerah secara instan.
"Seperti kita ketahui, para kepala daerah di wilayah Sumsel saat ini, bukan tokoh atau figur yang tumbuh alami mengakar dari bawah alias melalui proses instant. By brand atau by design dengan support kelompok elite politik tertentu. Sampai disini pahamkan?" pungkasnya menggelitik publik.
[editor bahasa: emka]
