Jakarta, Klikanggaran.com - Kejaksaan Agung berpartisipasi dalam pameran Hari Antikorupsi Internasional 2016 di Pekanbaru, Riau (8/12/2016). Pada pameran Hari Antirasuah tersebut, korps Adhyaksa mensosialisasikan perannya dalam mencegah korupsi. Mulai dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P/ TP4D).
Tim ini implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. TP4P maupun TP4D berperan mencegah tipikor dengan cara memberikan pendampingan hukum pada proyek strategis nasional. Meski baru seumur jagung, TP4P maupun TP4D sudah mencetak sejumlah prestasi gemilang.
TP4P mendampingi pengadaan penyewaan pembangkit listrik terapung untuk menanggulangi krisis listrik di 5 wilayah. Sistem pembangkit listrik terapung membuat PLN berhemat Rp 1,5 triliun per tahun. TP4 membebaskan jalur 2 Jalan By Pass Kota Padang, melibatkan seluruh SKPD terkait.
Mempercepat pembangunan Transmisi Tanjung Uban – Kijang dari 2 tahun menjadi 3 bulan dan membuat PLN berhemat 11,26 miliar per bulan. Bila keseluruhan beban sudah beralih pada sistem interkoneksi, penghematan biaya operasional mencapai Rp 24,7 miliar per bulan.
Terkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan TU atau Datun memberikan pertimbangan hukum. Berdasarkan Pasal 24 Perpres No 38 Th 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Datun dapat memberikan pendapat hukum dan pendampingan hukum dengan Surat Kuasa Khusus (SKK).
Sampai Oktober 2016, Datun Kejaksaan menyelamatkan keuangan negara Rp 20.3 T dan tanah seluas 7902 m². Pendapat dan Pendampingan Hukum terhadap proyek-proyek atau aset yang bernilai Rp 232,4 triliun dan U$264,8 ribu.
Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara senilai Rp 49.2 M untuk menciptakan generasi antikorupsi. Kejaksaan memiliki program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, yang merupakan kegiatan penyuluhan hukum terhadap anak-anak usia sekolah dari SD hingga SMA.
Program yang merupakan perwujudan Nawacita ke-8 ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang hukum sejak dini. Korps Adhyaksa juga melakukan pencegahan korupsi melalui inovasi. Sejumlah Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri telah membuat terobosan berbasis teknologi untuk melayani publik. Dari Aceh sampai Papua bergiat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik memanfaatkan kemajuan teknologi.
Contohnya, aplikasi manajemen online dari Kejati Jabar, sistem izin jenguk online dari Kejari Sleman, hingga pelayanan tilang drive thru. Sederet upaya pencegahan yang dilakukan tidak boleh mendegradasi, tegas, dan kewenangan melalui pendekatan penindakan.
Manakala ditemukan fakta dan bukti tentang praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara, penindakan harus dilakukan. Bidang Pidsus punya SATGASSUS P3TPK. Tim yang dibentuk 8 Januari 2015 itu berperan mengoptimalisasi pemberantasan korupsi sekaligus untuk menuntaskan tunggakan perkara.
Dalam memerangi korupsi, kejaksaan bersinergi dengan penegak hukum lain serta terus meningkatkan peran serta masyarakat Dengan bahu membahu, agar korupsi lebih mudah diberantas dari bumi pertiwi.
