Jakarta, Klikanggaran.com (7/8/2017) - Pada tahun anggaran 2014 di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp3.122.640.000 dan merealisasikannya sebesar Rp2.268.468.860 atau 72,65 persen.
Dari laporan yang diperoleh tim Klikanggaran.com bahwa SPJ honorarium kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan permasalahan yang membebani keuangan daerah.
Hampir semua permasalahan tersebut erat kaitannya dengan pembayaran honorium yang tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya:
1. Pembayaran honorarium Tim Komunitas Intelijen Daerah, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp148.060.000.
2. Pembayaran honorarium tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp43.877.500.
3. Pembayaran honorarium tim Forum Kerukunan Umat Beragama, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.465.000.
Jika ditotal, pengeluaran yang membebani keuangan daerah tersebut hampir menghabiskan anggaran sebesar Rp201.402.500.
Jadi ini istilahnya, ada ketidaksesuain peraturan yang telah dibuat di masing-masing unsur yang mengikuti kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Dan, hal ini jarang diketahui oleh masyarakat Purwakarta. Karena bagaimanapun, di luar pengeluaran ini masih ada yang lebih prioritas. Mungkin, akan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Purwakarta, dibandingkan kas daerah harus membayar honorium yang tidak diketahui ketentuannya. Apalagi sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp201.402.500.
