Tebing Tinggi,Klikanggaran.com - Walikota DPD LSM LIRA Tebing Tinggi, Ratama Saragih, menuturkan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara tahun 2019, mengganjar PDAM Tirta Bulian tak tanggung-tanggung dengan predikat kurang sehat perolehan skor 2, 61 (dua koma enam satu), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam LHP BPK Perwakilan Sumut Nomor.LAP-16/PW02/6/2020 tanggal 21 Januari 2020.
Jejaring Ombudsman ini lebih lanjut merinci, bahwa sesuai standart pengawasan BPK Perwakilan Sumatera Utara, ternyata kinerja PDAM Tirta Bulian diganjar hanya Cukup perolehan skor 51,47 berdasarkan acuan kinerja Permendagri 47, sementara berdasarkan acuan tingkat kesehatan kinerjanya BPK mengganjarnya kurang sehat dengan skor dibawah PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.
Responder BPK ini juga menjelaskan, kalau PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi mampu memenuhi syarat kontinuitas bersama 5 (lima) PDAM lainya.
"Bahwa PDAM Tirta Bulian pada tahun 2019, menurut LHP BPK Perwakilan Sumatera Utara belum mampu menutupi biaya secara penuh (full cost recovery) sehingga jelas berakibat PDAM tidak memberikan hasil atau Laba kepada Pemko Tebing Tinggi sebagai pemilik modalnya," ujar Ratama, Kamis (16-7).
Dijelaskannya, masalah yang sangat krusial yang didapati dari hasil Pengawasan BPK Sumut ini adalah penyertaan modal pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (PPYBDS), di Sumut saja ada Total 18 PDAM yang di evaluasi dengan total nilai saham sebesar Rp326.337.639.447,56, bahkan BPK mendapati belum adanya upaya maksimal dari PDAM dan instansi terkait untuk mentuntaskan masalah status penyertaan modal pemerintah tersebut.
Pengamat kebijakan angaran dan publik ini sangat menyesalkan menegemen yang buruk dari PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi, bahkan terbukti dari LHP BPK Perwakilan Sumatera Utara tahun 2019 menjawab semua fakta yang ada di lapangan dan kondisi sebelumnya yang terjadi, ini mengisyaratkan perlunya kerja keras dari top managemen PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi dan penguasa pemko Tebing Tinggi.
"Tentunya tidak terlepas dari peran wakil rakyat, parlemen yang mulia agar lebih intens mengarahkan mata dan pendengaran ke rakyatnya sebagai pengguna, konsumen dari perusahaan ini, bahkan APIP dan APH sudah saatnya turun gunung agar tidak menambah deretan panjang penderitaan rakyat Tebung Tinggi setelah derita Covid-19," pungkasnya.