Jakarta,Klikanggaran.com - Diketahui, ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Musi Rawas Utara (Muratara), Sukri Alkap S.SI.Apt dan Deddy Irawan.SH, tidak mematuhi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, sehingga hal tersebut membuat gaduh Internal partai itu sendiri yang sarat akan dugaan konspirasi politik. Pasalnya,Sukri Alkap menunjuk sendiri dirinya untuk menjadi wakil pimpinan DPRD sementara dengan bermodalkan surat nomor:032/A.3/PD/DPC-MRT/IX/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak DPC Muratara.
Padahal, Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat yang ditandatangani langsung oleh Prof.DR.H Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan DR.Hinca IP Pandjaitan XIII SH.MH.ACCS selaku Sekretaris Jendral, telah merekomendasikan saudara Amri Sudarsono SE untuk menjadi wakil pimpinan sementara DPRD Muratara.
Menanggapi kisruh internal tersebut, Amri Sudarsono pun turut angkat bicara,
"Untuk itu, lantas DPD Demokrat dengan suratnya menetapkan saya sebagai wakil ketua definitif," Ujar Amri saat dikonfirmasi Klikanggaran.com di kediaamannya Selasa,(1/10/2019).
Maka dari itu, kata Amri, pihak Dewan meminta kepastian antara nama saya dan Sukri.
"Hanya saja saat pemaparan ketetapan surat SK DPP didepan para dewan(30/9), DPC justru turut mengirimkan surat kembali sehingga dianulir surat DPP. Saya langsung instruksi, bahwa ini ada konspirasi politik apa? Surat DPP kok bisa dianulir DPC, cara berorganisasi macam apa ini?" Tegas Amri.
Namun, saat disinggung langkah apa yang akan diambil kedepan jika dirinya dirugikan, Amri justru menanggapinya dengan bijak.
"Kita serahkan saja kepada Partai, kita bersikap profesional, biarkan pihak pusat yang memutuskan. Saya duduk di DPRD ini karena saya dicalonkan dan dibesarkan oleh Partai Demokrat, tentu saya akan patuh dengan keputusan DPP," Kata Amri.
Lanjutnya, Amri menuturkan bahwa ini merupakan perlakuan pembangkangan terhadap keputusan DPP yang dilakukan oleh DPC Demokrat Muratara.
"Informasi yang didapat dari pihak Dewan, DPRD justru ingin mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi lagi ke pihak DPP, cukup ironi. Untuk langkah hukum, saat ini kami belum mengambil karena kita patuhi keputusan DPP ," Pungkasnya.