Jakarta, KlikAnggaran.com - Konflik agraria mengemuka menjadi persoalan nasional, ditandai dengan letusan konflik perebutan tanah antara warga Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan korporasi PT Pertiwi Lestari yang dibantu oleh aparat. Kasus perampasan tanah yang mengakibatkan konflik agraria dan tergusurnya para petani dan warga sebenarnya bukan baru kali ini saja terjadi. Kasus demi kasus saling menyusul di tengah persiapan Pilkada dan Pilgub.
Dalam keterangan tertulis pada klikanggaran Aris Wiyono menjelaskan bahwa awalnya, pada hari Minggu, 30 Juli 2016 Kapolsek Teluk Jambe Barat menginfokan pada Pengurus Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu (STTB) bahwa PT Pertiwi Lestari akan melakukan pemagaran area yang disengketakan, dengan pengawalan 4000 personel (Polisi, Brimob, Dalmas, dan lain-lain). Sore harinya mobilisasi pasukan polisi sudah mulai dilakukan dan mereka membangun tenda di lokasi.
Kemudian esok paginya, Senin (1/8) pukul 08.00 buldozer sudah mulai bekerja di luar pagar area yang dikuasai masyarakat. Kapolres mendatangi posko petani dan menyampaikan tidak akan menggusur, tapi hanya pengamanan. Lalu, mengundang perwakilan untuk pertemuan dengan Muspida jam 2 siang, sementara buldozer tetap bekerja di luar pagar tanah warga.
“Rapat perwakilan dengan Muspida dari jam 2 sampai jam 5 sore isinya lebih pada pernyataan keberpihakan Muspida pada perusaahaan. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang yang isinya men-statusquo-kan lahan konflik, dianggap tidak benar dan menyalahi aturan,” demikian keterangan Aris Wiyono dan Yoris Sindu pada klikanggaran, Rabu, (3/8/2016).
Menurut keterangan, setelah pertemuan tersebut dari pukul 19.00 hingga 24.00 buldozer terus bekerja. Dilanjutkan esoknya, Selasa (2/8) pukul 08.00 buldozer dan escavator mulai bekerja dengan pengamanan ketat dari polisi. Pada pukul 12.00 alat berat istirahat dengan kondisi sudah berada di depan persis pagar tanah warga.
“Pukul 15.00 warga adu mulut dengan pihak PT Pertiwi Lestari. Secara sadar PT Pertiwi Lestari menyatakan akan melawan Surat Menteri ATR yang men-statusquo-kan areal konflik,” katanya dalam keteragan.
Kemudian, buldozer mulai bekerja dan membongkar paksa pagar tanah warga. Warga melakukan perlawanan dengan memasang badan di depan buldozer, namun buldozer menabrak warga dan beberapa pingsan. Warga yang pingsan dalam keterangan yang diberikan Aris adalah, Pak Madhari, Bu Anis, Pak Ganda, dan Bu Anih. Lalu, Kapolres menarik mundur pasukan dan mengganti dengan water cannon. Massa dari warga masih bertahan hingga pukul 17.00.
“Kapolres menyuruh lapor ke Mabes kalau kita tidak terima. Surat menteri bukan urusan dia katanya. Kapolres sudah jelas melanggar aturan dengan berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik,” pungkasnya.
(kr)