Riau, Klikanggaran.com - Dalam rangka mengingatkan dan memperjelas betapa bahaya narkoba bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau mengadakan forum terbuka di Hotel Mutiara Merdeka, Riau, Selasa (20/9/2016).
Acara yang menghadirkan Dra. Sinta Dame Simanjuntak, M.A. (Direktur Peran Serta Masyarakat BNN) sebagai pembicara ini mengangkat tema "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Narkotika". Setelah penjelasan dan pemaparan seputar bahaya dan pencegahan narkoba, moderator membuka kesempatan untuk peserta yang ingin bertanya.
Pada kesempatan tersebut, BEM Universitas Riau tidak membuang waktu. Diwakili oleh Menteri Hukum dan Advokasi, perwakilan dari BEM UNRI mengawali dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
“Saya adalah penggiat gerakan mahasiswa alias tukang demo yang membenci narkoba. Dalam catatan saya, BBN Nasional mengajukan dana 1, 4 triliun untuk tahun 2016, BNNP Riau pada tahun 2015 memiliki anggaran sekitar 300 juta. Riau merupakan kawasan kaya asap yang memaksa kami warga Riau sering berada di ruangan. Hal ini memicu kami untuk sering kongkow, dan ternyata, kongkow ini merupakan kebiasaan yang tidak baik. Pasalnya, sudah ada masalah penegak hukum mabuk-mabukan saat kongkow-kongkow, dan DPRD Riau nyabu di gedung rakyat, saat kongkow juga. Namun, seperti pepatah bilang, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Mengapa? Ketika pejabat tinggi nyabu dan masyarakat minta diadakan test urin, alasan BNN tidak ada anggaran. Tapi, bila masyarakat biasa, diciduk dan langsung ditahan, ada apa dengan Riau ini?”
Sedikit kutipan jawaban Sinta mewakili BNN Pusat adalah berikut:
“Anggaran yang Adek sebutkan tidak cukup bila melihat banyaknya kebutuhan BNN dan penanganan, juga pencegahan. Tapi, kalaupun disebut BNN tidak ada anggaran, itu salah persepsi. Mungkin alat test urin sedang habis karena banyaknya permintaan untuk alat tersebut. Dan, mungkin yang menjelaskan dari BNNP Riau sedikit kurang jelas sehingga memunculkan persepsi publik bahwa BNN takut dan tidak punya anggaran bila berhadapan dengan pejabat tinggi. Memang belum ada permintaan dari Riau untuk permasalahan ini. Terima kasih untuk info dan pertanyaannya, saya yang membidangi alat test ini nanti akan langsung membicarakan dengan BNNP Riau. Jadi mohon jangan munculkan persepsi bahwa hukum tumpul ke atas. Kita akan adakan penyidikan.”
Bumi menjerit, Ibu Pertiwi menanti janji, atas kebenaran hakiki.
(kr)