Jakarta, Klikanggaran.com (1/11/2017) - Mesjid itu rumah Tuhan, dan sebagai tempat ibadah umat muslim. Maka sudah selayaknya jika dirawat dengan baik. Tapi, sepertinya tidak demikian dengan di Kota Surabaya, yang walikotanya bernama Tri Rismaharini.
Walikotanya yang berasal dari PDI Perjuangan itu begitu tega melakukan "penggusuran" kepada masjid, demi untuk pembangunan Gedung DPRD yang indah dan mewah di Kota Surabaya.
Dari informasi yang diterima Klikanggaran.com diketahui, pembangunan gedung DPRD ini penandatangan kontraknya baru selesai dilaksanakab pada tanggal 23 Oktober 2017. Dan, pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh kontraktor bernama PT. Tiara Multi Teknik yang beralamat di Jalan A. Yani No.32 Lawang - Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp55.073.049.941, dari anggaran yang sudah disiapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebesar Rp60.000.000.000.
Saat ini, pembangunan Gedung DPRD dengan type B banyak diprotes oleh rakyat, gara-gara ada masjid yang digusur atau diratakan dengan tanah. Dan, yang paling mengesalkan publik adalah, 50 anggota dewan ini diam seribu bahasa atas dirobohkannya masjid itu.
Mentang-mentang mau bangun "istana" baru buat anggota dewan, para anggota dewan tidak ada satu pun yang bersuara untuk kepentingan rakyat atas dirobohkan masjid tersebut. Dan, pembangunan Gedung DPRD ini dengan cara melakukan penggusuran, sama saja dengan mengambil hak rakyat.
Jadi, persoalan pembangunan Gedung DPRD Kota Surabaya oleh publik, bukan lantaran realisasi anggarannya terlalu mahal, dan sampai sebesar Rp 55 milar, yang cenderung diduga korup.
Tetapi, lebih disebabkan mereka tidak diajak "diskusi" atas perobohan masjid oleh Pemda Kota Surabaya. Rakyat tidak bisa menerima kebijakan tersebut, meskipun sebetulnya pihak pemda sudah menyiapkan bahwa masjid akan diganti dengan musholla di lantai 3.
Yang diinginkan rakyat adalah, kalau masjid dirobohkan, harus digantikan dengan masjid baru. Apakah Pemda Kota Surabaya sanggup?