*2)* PPDB 2020 tetap harus segera dimulai prosesnya. Misalkan saja skenario PJJ sampai akhir tahun 2020, proses PPDB harus segera dimulai untuk mengantisipasi persoalan-persoalan klasik yang terus terjadi selama 3 tahun terakhir. Pemda harus segera mendata sekolah dan siswa alih jenjang. Yang tak kalah penting adalah memastikan jika akses dan sarana jaringan internet di daerah tersebut sudah baik sehingga keinginan pemerintah untuk PPDB online bisa dilakukan menyeluruh. Walaupun FSGI meragukan akan tercapai total. Termasuk kepemilikan gawai pintar atau laptop. Perangkat pemerintah daerah sampai level terbawah harus memastikan para orang tua tak datang lagi ke sekolah favorit anaknya untuk mendaftarkan diri. Sosialisasi kepada orang tua mutlak adanya. FSGI meminta Kemdikbud segera buat Pedoman Teknis dan Pelaksanaan PPDB 2020 sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah.
*3)* FSGI meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan alokasi khusus di luar Dana BOS untuk membantu sekolah swasta dan guru honorer khususnya. Sebagai bentuk tindakan afirmatif, sebab mereka menjadi kelompok rentan terdampak krisis Covid-19 secara ekonomi. Guru honorer semestinya bisa mendapatkan Dana Bantuan Sosial Covid-19. Inisiatif seperti Dinas Pendidikan Kepri patut dicontoh daerah lain.
*4)* FSGI terus menghimbau agar guru tidak berorientasi terhadap ketuntasan kurikulum semester ini. Kuncinya adalah pengelolaan PJJ daring/luring yang menggembirakan anak dan meringankan beban administratif guru, dengan tetap memegang prinsip profesionalitas. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar daerah yang belum teraliri listrik; penyediaan akses internet, agar para guru bisa melayani siswa dengan aman dan efektif. Para guru di daerah seperti ini selayaknya diberikan penghargaan oleh Pemda. Di tengah kondisi yang sulit, akses terbatas, bahkan bisa berbahaya karena harus menelusuri sungai menuju rumah siswa, tapi mereka tetap mendidik anak-anak Indonesia dengan profesional.
Tak hanya peran penting TVRI dan RRI, FSGI juga mendorong Pemda untuk berinisiatif mengelola PJJ berkualitas; berikan pelatihan (secara daring) bagi guru; menggandeng komunitas; radio lokal (komunitas); termasuk media pers, bersama-sama memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak Indonesia, khususnya yang kondisinya serbaterbatas itu. Inilah wujud keadilan pendidikan yang sesungguhnya, sebagaimana asas _"Pendidikan untuk seluruh rakyat tanpa kecuali"_, yang digagas Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang tengah kita peringati.
