Lubuklinggau,Klikanggaran.com - Setidaknya itu adalah pengalaman langsung oleh salah seorang PNS di salah satu instansi. [Demi keamanan kode etik dan juga agar lebih objektif maka nama narasumber tidak disertakan tanpa menyudutkan institusi manapun. Sekali lagi ini pengalaman pribadi, jadi institusi A dan B bisa jadi berbeda].
....................
Pada awalnya, saya memilih jadi PNS karena motivasi dari orang tua yang juga PNS namun sudah pensiun, selain itu setelah lulus S1, saya bekerja di perusahaan swasta nasional, namun impian untuk studi lanjut sepertinya tertutup rapat karena dari sisi finansial dan waktu tidak memungkinkan. Akhirnya saya mendaftar PNS dengan formasi di bidang penelitian dan pengembangan di salah satu kementrian atau lembaga di bawah pemerintah pusat.
Tujuan utama saya ingin studi lanjut. Ada beberapa hal yang saya sesalkan, namun yang paling utama adalah adalah birokrasinya.
1. Kecurangan di depan mata
Tindak kecurangan dan permainan anggaran adalah hal yang biasa, waktu itu sekitar tahun 2009-an, pengelolaan anggaran yang serampangan bisa "diatur" dan masing-masing tahu sama tahu. Perjalanan dinas fiktif menjadi salah satu yang sering saya lihat, apalagi pada waktu itu membeli tiket kereta bekas, atau kuitansi perjalanan travel sangat mudah didapatkan.
Tujuan utamanya adalah "menarik dana" untuk keperluan lain, termasuk keperluan yang cenderung bersifat pribadi. Sebagai contoh adalah bila pak bos, ingin membeli laptop, dia akan menugaskan beberapa anak buah untuk "perjalanan dinas" uang saku harian dianggarkan sebesar 500.000/hari, tapi yang diberikan kepada yang melakukan perjalanan dinas hanya 100.000/hari dan yang ditugaskan tidak perlu masuk kerja selama beberapa hari (misalkan satu minggu).
Kuitansi hotel dan tiket bisa di dapatkan secara fiktif. Selisih uang harian, hotel dan tiket dengan beberapa orang dikumpulkan untuk membeli laptop paling canggih yang digunakan untuk sih pak bos. Apakah laptop ini barang inventaris kantor? seharusnya iya. Tapi kenyataannya tidak karena pembeliannya tidak tercatat dan akhirnya menjadi milik pribadi.
Kepentingan membeli laptop ini hanya salah satu saja. Maka tidak heran bagaimana "permainan anggaran" di level lebih tinggi seperti pengaturan proyek, penunjukan pemenang tender dan lain-lainnya.
Sekarang ada whistle blower system (WBS), dimana orang yg mengetahui adanya tindak pidana korupsi bisa melaporkan selama ada bukti. Namun pada kenyataannya sistem ini tidak begitu efektif. Para oknum masih bisa beraksi dengan rapi yang kita dikenal dengan istilah "bermain cantik"
2. Fokus menghabiskan anggaran
Salah satu indikator berjalannya institusi PNS yang baik adalah penyerapan anggaran. Sehingga apabila di tahun anggaran ini penyerapan tidak banyak artinya program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini sangat berbeda dengan swasta dimana efisiensi adalah yang paling penting dalam evaluasi akhir tahun.
Kinerja institusi yang dinilai berdasarkan penyerapan anggaran, akhirnya mendorong pembelian barang-barang secara serampangan yang penting anggaran habis, meskipun untuk keperluan survei yang tidak begitu penting seperti beli pot bunga, kasus UPS yang ramai di media, pengadaan seminar mewah di hotel, rapat kerja di tempat wisata dan lain-lainnya.
Akhirnya esensi dari sasaran program menjadi tidak jelas karena yang menjadi tolok ukur adalah bagaimana anggaran itu dihabiskan bukan bagaimana penggunaan anggaran itu efektif dan tepat sasaran. Bahkan untuk institusi semacam litbang, proyek penelitian pun fokus bagaimana cara menghabiskan anggaran daripada mempedulikan hasil penelitiannya apakah berkualitas atau tidak? Yang penting masuk koran dan televisi.