• Sabtu, 29 Januari 2022

MAKI Sumsel Desak KPK Usut Kembali Kasus Kahar Muzakir

- Selasa, 29 Juni 2021 | 21:34 WIB
Kahar Muzakir
Kahar Muzakir


Palembang,Klikanggaran.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak harus berani mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan Kahar Muzakir selaku anggota DPR RI fraksi partai Golkar dapil Sumatra Selatan satu (Sumsel 1). Desakan tersebut dilontarkan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) perwakilan Sumsel.


"Dugaan korupsi yang diduga melibatkan Kahar Muzakir terkait kasus dugaan suap pembahasan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen Jawa Tengah yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR  RI, Taufik Kurniawan, jangan sampai ada orang yang kebal hukum di Negara ini karena kasus ini sudah berjalan sekian lama namun belum ada kemajuan berarti," ujar Feri Kurniawan, Deputy MAKI Sumsel, dalam keterangannya, Selasa (29-6).


Selain itu, kata Feri, dugaan korupsi di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI juga harus disidik, karena Kahar diduga menerima suap untuk meloloskan anggaran di badan anggaran (Banggar) DPR RI.


"Jangan sampai karena adanya ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, yang merupakan anak kandung Kahar Muzakir, kasus ini sepertinya jalan di tempat," tegas Feri.


Seperti diketahui, nama Kahar sebagaimana pernah di lansir bisnis.com disebut anggota Badan Anggaran DPR RI kembali terkait kasus dugaan suap PON XVIII Riau dalam sidang perdana Rusli Zainal (mantan Gubernur Riau).


Sebelumnya, keterlibatan Kahar bersama mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto, pertama dibuka kepada publik melalui 'nyanyian' Lukman Abbas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau dipersidangan saat dirinya menjadi dan saksi untuk tersangka lainnya.


Dalam sidang Rusli Zainal di pengadilan Tipikor Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut nama Kahar Muzakir atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap PON XVIII Riau dengan meminta uang 'gondrong' sebesar US$1,7 juta.


Dalam berkas yang dibebankan setebal 82 halaman, JPU menyebut Kahar Muzakir meminta RZ melalui mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas menyediakan dana US$1,7 juta untuk pengurusan proposal anggaran PON Riau dari dana APBN.


Untuk kasus dugaan suap satelit monitoring dan drone Bakamla tahun anggaran 2016, nama Kahar Muzakir muncul dalam pesan WhatsApp dari anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, ke Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia, Erwin S Arif, tertanggal 30 April 2016.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

Kemendikbudristek Digugat ke PTUN

Jumat, 28 Januari 2022 | 06:36 WIB
X