• Jumat, 21 Januari 2022

Jadi PJ Bupati Muara Enim, HNU Pindah ke Lain Hati?

- Kamis, 20 Mei 2021 | 06:49 WIB
PicsArt_05-20-06.12.23
PicsArt_05-20-06.12.23


Muara Enim, Klikanggaran.com

 

H Nasrun Umar, siapa C...yang tak kenal sosok ini. Yupzzz..! wajahnya tak asing lagi menghiasi wajah jagad rubrik media massa di Bumi Sriwijaya. Ia adalah Sekda Pemrov Sumsel di zamannya Alex Noerdin hingga berlanjut ke zamannya Gubernur H Herman Deru.

 

Bahkan, di zamanya Deru, karirnya bisa dibilang kian mentereng pasalnya, selain menjabat sebagai Sekda, ia dimandatkan Herman Deru sebagai Plh.Bupati Muara Enim dan kini naik tahta mengemban amanah sebagai Penjabat Bupati Muara Enim.

 

HNU (sapaan familiarnya_red) digadang-gadang akan maju di kontestasi Pilwako Kota Palembang tahun mendatang. Hal itu terlihat dari sejumlah manuver politik yang dilakukan HNU sendiri.

 


-
Sebuah foto yang menunjukkan dulur HNU yang menggambarkan proyeksi HNU di Pilkada Kota Palembang mendatang. Dok//.FB

 

 

Lantas, Apakah HNU telah pindah ke lain hati?

 

Pengamat Politik yang juga Forum Demokrasi Sriwijaya, Drs Bagindo Togar Butar Butar, melihat ada semacam ekspresi wajah HNU begitu sumringah yang beredar di berbagai media saat pelantikan tersebut.

 

"HNU lancar jaya menjadi Penjabat Bupati Muara Enim menggantikan posisi H Ahmad Yani dan H Juarsah yang tersandung kasus korupsi. Padahal lumayan banyak juga oknum ASN di Pemprov Sumsel yang melirik predikat Pejabat Bupati itu walau cuma sementara," kata Bagindo pada Klikanggaran.com, Kamis (20/05/21).

 

Menurut Bagindo, dalam beberapa waktu terakhir, HNU begitu luar biasanya mempromosikan sosok pribadinya melalui beragam alat peraga publikasi, seperti spanduk, baleho, striker dan lain lain di berbagai sudut Kota Palembang.

 

"Jumlahnya cukup banyak sekali dalam beragam ukuran. Maksud tersirat adalah agar dikenal massif oleh warga Kota Palembang yang akan ikut pilkada serentak pada tahun 2024. Sungguh jadwal yang masih tergolong lama. Tetapi HNU mencoba "curi start" branding personal supaya awet berada dalam Top of Mind publik Kota Palembang," ulas Bagindo.

 

"Tentu saja semua itu menyedot biaya ekonomi yang tak sedikit jumlahnya. Lantas, apakah HNU akan mengalihkan obsesi politiknya untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada kota Palembang tahun 2024 nanti? Dan memilih opsi baru, menjadi Pj Bupati Muara Enim," tanya Bagindo menimpali.

 

Bagindo menakar, sebagai Jabatan antara menuju Jabatan Bupati Defenitif hingga tahun 2023 melalui mekanisme pemilihan di DPRD, yang selanjutnya juga akan mengkonsolidasi Figur dirinya sebagai Paslon Bupati Muara Enim pada Pemilu serentak Tahun 2024 mendatang.

 

"Akhirnya ambisi jadi Walikota bermetamorfosa ke Jabatan Bupati. Lagian kedua Jabatan tersebut setara dalam hirarki struktur pemerintahan daerah. Disisi lain, proses politiknya jauh lebih mudah menjadi Bupati Muara Enim, dikarenakan DPTnya jauh lebih kecil, yakni sekitar 420 ribu jiwa. Sedangkan Kota Palembang sekitar 1,6 juta jiwa," papar Bagindo.

 

Perbandingan jumlah Anggota DPRD Muara Enim yang berjumlah 45 orang, sementara Palembang 50 orang, juga secara typologi unit sosial, masyarakat Palembang tergolong lebih dinamis, kritis, terbuka, pluralistik dan cenderung multi orientasi dalam menentukan pilihan politik, berbanding kontras perbedaannya dengan karateristik sosial masyrakat di Kabupaten Muara Enim.

 

"Artinya menjadi Tokoh, elite atau Pejabat Politik di Muara Enim tak sesulit di Kota Palembang. Alias lebih gampang mengagregasi  maupun mengartikulasikan kepentingan politik publik Muara Enim. Sepanjang mampu melakukan komunikasi politik yang egaliter dengan elite politik di luar atau di dalam pemerintahan, juga para tokoh masyarakat," ulasnya lebih jauh.

 

Secara potensi ekonomi, Muara Enim lebih menggiurkan dengan APBD nya saja lebih kurang Rp2, 5 Triliun.

 

"Memang harus dipahami, mengapa HNU menjadi smart, pragmatis plus realistis dalam menentukan road map untuk karir politiknya dipuncak jabatan birokrasi yang tak lama lagi segera habis periodenya," kata Bagindo.

 

Bagindo menduga, kelak akan mantap bermuara menuju jabatan Bupati Muara Enim yang tahapannya dimulai dari posisi Plh, Pj, Bupati via Panlih DPRD dan menjadi Calon unggulan dalam Pilkada di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

 

"Begitulah kira kira design lintasan politik  tengah dirancang dalam Benak HNU yang tak galau lagi untuk pindah kelain hati, berkuasa di pemerintahan kabupaten yang kaya dengan potensi tambang juga perkebunan," timpal Bagindo lagi.

 

Tapi menurut Bagindo, ada pertanyaan yang mengganjal dibenak warga sumsel, bagaimana dengan rytme kinerja Birokrasi Pemprov Sumsel yang telah dan akan tidak optimal pasca tanpa  dikomandoi HNU.

 

"Sepertinya kan lebih care kepada jabatan Bupati yang tengah diembannya. Apakah birokrasi Pemprov akan dikemudikan secara Auto Pilot? Disarankan supaya Pucuk pimpinan Pemprov, segera "hunting" para ASN berkualitas terbaik untuk menduduki jabatan Sekda definitif, bukan dengan menambah barisan Plh di antara Plh dan Plt.  Bagaimana mesin birokrasi pemerintah outputnya maximal atau prima, bila berlansung doble atau triple posisi di lingkaran Birokrasi OPD," sarannya.

 

Beban kerja pemerintah sejatinya sangat besar, maka urgent dibutuhkan kultur manajemen pemerintahan berdasarkan merit sistem yang jelas parameternya. Bukan sarat akan interest subjektif atau unsur like and dislike.

 

"Apalagi ditengah semakin kuatnya daya kritis masyarakat dalam menilai aktivitas, program serta capaian kerja yang dilaksanakan para pimpinan pemerintah berikut seluruh jajarannya," pungkasnya.

Editor: Administrator

Terkini

X