• Kamis, 30 Juni 2022

Mensos Harus Respon Dugaan Penggelapan Dana PKH di Desa Tanjung Sanai II

- Sabtu, 24 April 2021 | 01:18 WIB
images (19)
images (19)


Jakarta, Klikanggaran.com - Masyarakat Desa Tanjung Sanai II, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, resmi melaporkan dugaan penggelapan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Polres Rejang Lebong. Laporan yang diwakili salah satu korban, Susiana [38 tahun], telah disampaikan ke pihak Kepolisian pada Rabu, 21 April 2021 lalu.


Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), mengapresiasi inisiatif warga untuk melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian. Selain itu, FITRA juga meminta Menteri Sosial (Mensos) merespon hal tersebut karena terkait penyaluran dana PKH dan BPNT.


"Patut diapresiasi, kasus ini sebenernya menjawab persoalan selama ini, bahwa ada persoalan dalam sistem distribusi bantuan kepada keluarga miskin, baik dalam bentuk PKH atau BPNT," ujar Manager Riset FITRA, Badiul Hadi, di Jakarta, saat dikonfirmasi Klikanggaran.com, Jumat (23-4).


Hadi mengatakan, Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini, sehingga bisa diketahui kenapa warga PKM PKH dan BPNT tidak menerima bantuan itu. "Polisi harus mengetahui motif awalnya dan siapa penikmat uang tersebut," imbuhnya.


Hadi menuturkan, penggelapan bantuan bagi warga sejak tahun 2017 itu harus direspon serius oleh Menteri Sosial (Mensos) sebagai pengampu program PKH dan BPNT.


"Mensos harus segera melakukan langkah strategis mengevaluasi dan memperbaiki sistem pencairan bansos apapun bentuknya, dan pada kasus ini patut diduga terjadi penggelapan bantuan bagi warga miskin yang sangat memprihatinkan, bantuan untuk warga miskin ditilep juga," tandasnya.


Untuk diketahui, laporan para korban tersebut diterima petugas Polres Rejang Lebong, AIPDA JJ. Sinurat, pada pukul 11.00 WIB yang disampaikan secara langsung oleh korban. Para korban berinisiatif melaporkan kerugian yang mereka terima usai kasus ini berlarut-larut sejak tahun 2017 dan tidak ada yang bertanggungjawab.


Dalam laporan yang disampaikan para korban, disertai bukti dan dokumen berupa satu bundel copy data penerima PKH dan BPNT yang lama Desa Tanjung Sanai I, satu lembar copy transaksi penerimaan PKH a.n Dewi periode 1-4-2021 sampai 16-4-2021, termasuk satu bundel copy pendistribusian bantuan BPNT Desa Tanjung Sanai II.


“Kami berharap kasus ini segera terungkap. Kami meminta ada yang bertanggung jawab dengan apa yang kami alami. Kami tidak terima, bantuan sosial itu untuk rakyat miskin. Masa uang kami yang semestinya menerima tega ditilap,” ujar Susiana, salah satu warga Desa Tanjung Sanai II, Jumat (23-4).

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X