Jakarta,Klikanggaran.com - Kordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), Adri Zulpianto, menuturkan bahwasannya di tengah hingar bingar demo penolakan karena disahkannya UU Ciptaker, Menteri Airlangga malah menyebut dirinya mengetahui siapa yg membiayai demo.
Diakatakan Adri, dari pernyataan ini dikhawatirkan akan menjadi tambahan bahan pembakar semangat para demonstran yang menuntut keadilan di negaranya sendiri.
"Airlangga jangan tambah rusuh, sebut nama siapa pemodal demo Ciptaker? Demontrasi yang pecah di berbagai daerah karena disahkannya Omnibus law dinilai banyak kalangan, dari analis, akademisi perguruan tinggi, bahkan pengamat, dan para ahli, menilai berpotensi merugikan masyarakat, melanggar HAM, bahkan dinilai hanya menguntungkan pihak asing dan berbau oligarki," ujar Adri pada Klikanggaran.com, Jumat Sabtu (10-10).
Adri beranggapan, bahwa menjadi wajar apabila lapisan-lapisan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut keadilan karena gagalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menampung suara dan aspirasi sari masyarakat, sehingga masyarakat berpotensi menjadi korban dari kegagalan UU yang pengesahannya juga tidak mengikuti prosedur hukum.
"Tapi di sisi lain, Airlangga sebagai representasi dari Pemerintah seharusnya menjadi penetralisir situasi, mendinginkan suasana, bukan malah menambah kegaduhan dengan menyebut telah mengetahui siapa yang membiayai demo penolakan omnibuslaw," sesalnya.
Maka dari itu, kata Adri, kami menuntut Airlangga terbuka untuk menyebutkan siapa yang telah membiayai demo tersebut, agar kita mengetahui siapa yang menjadi sebab dari setiap darah yang bertumpahan hari ini di setiap daerah.
"Kami menurut Airlangga yang secara nyata menyatakan bahwa dirinya mengetahui oknum pemodal dari demonstran yang terjadi hari ini. Airlangga harus secara terbuka untuk menyebutkan nama, baik secara kelompok, maupun individu yang secara terang-teragan diketahui oleh dirinya," tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Adri, ini merupakan zaman keterbukaan informasi, ini era transparansi, maka sudah sepatutnya Airlangga sebagai menteri aktif untuk terbuka kepada publik, agar dapat meminimalisir fitnah yang liar, hoax, dan konflik serta kegaduhan yang semakin bertambah parah!
"Jika tidak, Airlangga harus mundur dari bangku kementerian, karena gagal menjadi pejabat negara yang taat kepada hukum," tandasnya.
