• Jumat, 12 Agustus 2022

KAKI Publik: Aplikasi SIPLAH Menjadikan Kelompok Memonopoli Pasar

- Jumat, 12 Juni 2020 | 18:51 WIB
Wahyudin Jali
Wahyudin Jali


Jakarta,Klikanggaran.com - Kordinator Investigasi Kajian dan Analisis Kebijakan Informasi Publik (KAKI Publik), Wahyudin Jali, menuturkan dalam rangka pengamanan penggunaan dana BOS dalam melengkapi pengadaan oprasional sekolah, Kementrian Pendidikan memberlakukan kebijakan melalui aplikasi SIPLAH (System Informasi Pengadaan Sekolah) yang berbasis non tunai.


"Kebijakan Kementerian Pendidikan dalam mengawal penggunaan dana BOS patut di apresiasi dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dana bos, artinya diharapkan system SIPLAH mampu mengotrol arus lalu-lalang peredaran dana BOS," ujar Wahyudin, Jumat (12-6).


Dijelaskannya, sering kali penggunaan dana BOS secara tunai rawan diselewengkan dengan melakukan pemanipulasian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang mendapatkan dana BOS, jika ingin membuktikan bisa di cek ke sekolah-sekolah sampai ke rumahnya kepala sekolah, berapa banyak stempel yang dimiliki dari berbagai toko, tetapi tidak semua seperti itu.


"Namun yang menjadi catatan dan pertanyaan saya adalah, apakah system SIPLAH ini sudah diuji kelayakan dalam meminimalisir resiko penyalahgunaan penggunaan dana BOS?" Imbuhnya.


Menurutnya, system/aplikasi SIPLAH justru menjadikan kelompok-kelompok me-monopoli pasar, hal ini bersebrangan dengan cita-tita pengembangan usaha kecil menengah.


"Kenapa demikian? Karena banyak usaha skala kecil yang menyediakan keperluan sekolah yang tidak bisa masuk ke SIPLAH, karena tidak memenuhi persyarata," jelasnya.


Lanjut dikatakan Wahyudin, akhirnya penyedia besarlah yang menguasai proyek pengadaan tersebut, selain itu juga harga yang dicantumkan di katalog tentu harga tertinggi, artinya sekolah tidak dapat melakukan penghematan anggaran dana BOS.


"Kemungkinan lainya adalah bisa saja oknum kepala sekolah melakukan kongkalikong dengan penyedia barang dengan memberikan harga tertinggi, padahal harga sesungguhnya tidak sesuai yang tercantum, dan selisih atas harga barang tersebut menjadi keuntungan yang di bagi dua dengan penyedia barang dan oknum kepala sekolah."


"Harapan saya kedepanya penggunaan dana BOS harus tepat sasaran, dan pengawasan terhadap dana BOS lebih ketat lagi, hal ini demi terwujudnya citra pendidikan yang baik dan dalam rangka mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia," pungkasnya.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X