Jakarta,Klikanggaran.com - Polemik pelatihan berbasis online yang ada dalam program Kartu Prakerja, terus menuai respon dari berbagai pihak. Kali ini, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) turut angkat suara untuk mendesak pemerintah agar membatalkan semua vendor penyedia layanan pelatihan berbasis online digital dan mengevaluasi total pelaksanaan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19.
Ketua Umum GAMKI, Willem Wandik, mengatakan program kartu prakerja telah melenceng jauh dari rencana awal pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 4.0.
"Pandemi COVID-19 di Indonesia membuat implementasi program kartu prakerja melalui pelatihan secara langsung tidak bisa dijalankan. Karena itu, beralih ke skema online," ujar Willem melalui keterangan tertulisnya, Minggu (3-5).
Akan tetapi, kata Williem, polemik terjadi ketika aplikasi belajar online Ruangguru ditunjuk sebagai penyedia layanan platform digital tanpa adanya mekanisme tender.
"Penunjukkan Ruang Guru mengindikasikan conflict of interest karena CEO platform tersebut adalah mantan staf khusus presiden Adamas Belva Syah Devara. Polemik yang muncul itu kemudian membuat Belva mengundurkan diri dari posisinya sebagai staf khusus presiden," jelasnya.
Menurut Willem, pelatihan kerja seharusnya dilakukan oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi sehingga bisa mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri. Proses pelatihan secara online dianggap tidak efektif untuk meningkatkan skill kompetensi calon tenaga kerja.
"GAMKI memandang program kartu prakerja berbasis platform digital ini dalam implementasinya sudah melenceng dari tujuan mulia Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Kami menyarankan agar progam kartu prakerja ini direalokasi anggarannya menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan," ujar dia.
Lebih lanjut, ujar Williem, kalapun pemerintah tetap ingin melakukan program pelatihan atau kursus online di masa pandemi ini, lanjut Willem, sebaiknya bekerjasama dengan berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas yang secara rutin selama masa pandemi ini melakukan pelatihan dan kursus online dengan narasumber yang berkompeten, tanpa dipungut biaya alias grtis.
"Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto harus membatalkan semua vendor penyedia layanan pelatihan dengan platform digital dan mengevaluasi total pelaksanaan program kartu prakerja di masa pandemi ini," pungkasnya.
