Jakarta,Klikanggaran.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, menggelar pertemuan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Senin (3-2-2020).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK juga didampingi Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, dan para Anggota BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara. BPK dan Komisi XI DPR membahas mengenai progres pemeriksaan terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).
"Kita baru saja menyelesaikan rapat konsultasi antara BPK dengan Komisi XI DPR RI. Beberapa topik tadi disampaikan terkait progres pemeriksaan terhadap PT Jiwasraya dan PT Asabri," ungkap Ketua BPK melalui konferensi pers usai pertemuan.
Menurut ketua BPK, pada pertemuan itu, BPK juga menyampaikan kepada Komisi XI beberapa hal terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap mitra kerja Komisi XI. Antara lain terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) serta sejumlah isu-isu lain terkait dengan pengelolaan keuangan negara.
Ketua BPK menyampaikan, bahwa BPK dan Komisi XI telah menyepakati beberapa hal, di antaranya terkait dengan pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
"Ada pemeriksaan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga ada saran-saran kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap Penyertaan Modal Negara yang digunakan oleh BUMN," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, mengatakan Rapat Konsultasi ini dilaksanakan sehubungan dengan progres pemeriksaan investigasi, khususnya mengenai PT Jiwasraya, PT Asabri, dan OJK.
Dito Ganinduto yang pada kesempatan itu didampingi para Anggota Komisi XI DPR, mengatakan BPK dan Komisi XI telah menyepakati bahwa tujuan pemeriksaan investigasi dimaksud adalah mencari solusi.
"Jadi pemeriksaan ini dalam rangka mencari solusi, solusi yang paling utama adalah mengembalikan hak para nasabah (sebanyak 5,5 juta nasabah), termasuk 17.000 yang melakukan investasi di PT Jiwasraya," jelasnya.
Lebih lanjut, kata Dito, kegiatan rapat konsultasi ini merupakan upaya DPR, khususnya Komisi XI dalam rangka mendapatkan informasi lebih jelas terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Selain untuk memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan BPK, pertemuan konsultasi dapat membahas hal-hal yang perlu mendapat perhatian DPR terkait dengan pengelolaan keuangan negara sebagai masukan kepada DPR.
