Palembang,Klikanggaran.com - Pengamat Politik Sumsel, Drs Bagindo Togar Sh Msi, meminta agar kasus OTT terhadap komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan (WS), harus diusut tuntas. Ia juga menilai, karena hal ini bisa menjadi pintu masuk dari dugaan kecurangan lain yang terkadi di lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Menurut Bagindo, menjadi Komisoner KPU tidaklah mudah, mulai dilevel daerah apalagi ditingkat pusat.
"Mereka adalah orang orang terpilih karena telah melalui proses tahapan seleksi yang sangat ketat. Mulai dari seleksi administrasi, Akademik, kompetensi pribadi, phisik, intuitif, mentalitas, integritas hingga koneksifitas. Maka siapapun yang berhasil lulus dan ditetapkan menjadi Komisioner lembaga ad hoc kepemiluaan ini, diyakini publik sebagai pribadi pribadi terbaik,” ujar Bagindo pada Klikanggaran.com, Senin (13-1).
Meskipun demikian, Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya ini juga menilai dengan ditangkap dan ditetapkannya WS sebagai tersangka oleh KPK beberapa hari yang lalu, melalui aksi OTT, membuat masyarakat terperangah dan marah, ternyata image itu cuma sebatas performa plus retorika semata, sungguh sangat memuakkan dan memalukan.
“Apalagi WS sering tampil di Media, dengan sosok yang bermoral, berinegritas dan profesional. Godaan material gampang sekali meruntuhkannya, atau memang telah terbiasa? Kasus suap intervensi Caleg terpilih di DPR RI untuk PAW pun jadi sasaran,” katanya.
Lanjutnya, dengan terungkapnya kasus ini, maka tak tertutup peluang bentuk konspirasi lainnya juga jadi bancakan WS. Misal dalam proses penetapan Caleg terpilih lainnya, proses seleksi penetapan para komisioner dikabupaten/kota dan provinsi atau “celah-celah” lainnya yang memberi peran penting Komisioner dalam membuat keputusan.
Dengan demikian, mantan Ketua IKA Fisip Unsri ini meminta para pejabat hukum dalam proses pemeriksaan berikutnya hingga diruang sidang, mampu mengungkap hingga keakar akarnya juga jaringan/pihak yang terlibat.
“Tanpa kompromi sedikitpun, apalagi WS disebutkan memiliki harta kekayaan lebih dari 13 Milyar, dari mana saja sumber kekayaannya itu? Berapa senyatanya gaji dan tunjangan para komisioner KPU? Disarankan kepada seluruh Komioner KPU se Indonesia, bersedia memberikan LHKPN kepada KPK,” paparnya.
Hal ini menurut Bagindo sangat penting, agar teruji akutabilitas dan integritas mereka sebagai penyelenggara pemilu. Tentu saja Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan aktif mengawasi aliran keuangan para Komisioner tersebut. Apabila masih ada atau ditemukan kembali figur Penyelenggara Pemilu seperti oknum WS, maka kita takkan bisa berharap banyak dengan kwalitas proses serta output sistem demokrasi yang dibangun selama ini.
Bagindo juga berharap, semoga proses hukum atas kasus perbuatan tak terpuji ini mampu disimak publik secara terang benderang, dan dibongkar tuntas pola maupun networknya baik dari lingkungan institusi KPU maupun yang berasal dari external KPU.
"Kedepan, diharapkan dalam proses seleksi Anggota KPU disetiap level, agar lebih total mengutamakan instrumen teknologi modern yang transparan serta meminimalisir aspek praktek interpesonal atau hubungan khusus," pungkasnya.
