Jakarta,Klikanggaran.com - Momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia atas pelantikan Presiden Joko Widodo - KH. Maruf Amin berlangsung sudah. Jokowi mengatakan ingin fokus bekerja setelah pelantikan, semangat yang baik dan perlu diapresiasi. Pada sambutanya saat membuka prosesi pelantikan, Ketua MPR, Bambang Susatyo menyampaikan capaian-capain pemerintah 5 tahun terakhir, diantaranya keberhasilan pembangunan infrastruktur dan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan diangka 9 persen.
Setelah pelantikan,Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan, 5 prioritas pembangunan Jokowi - Amin 5 tahun kedepan yakni, pembangunan Sumber Daya Manusia, meneruskan pembangunan infeastruktur, penyederhanaan regulasi dengan mendorong dua RUU UU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM masuk prolegnas. Selain itu, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, dan transformasi ekonomi.
Namun,untuk sekian kali dalam pidatonya, korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi - Amin. Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi. Pemangkasan perijinan dan sistem birokarsi tidak serta merta bisa menjamin korupsi tidak terjadi. Karena perijinan hanya salah satu ruang praktik korupsi di Indonesia.
Untuk diketahui, World Economic Forum (WEF) merillis tingginya tindak pidana korupsi merupakan penghambat utama investasi di Indonesia. WEF menempatkan korupsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8 sebagai faktor utama selain birokrasi perijinan. Prioritas Investasi yang disampaikan Presiden juga tidak berperspektif lingkungan, jadi berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka.
Maka dari itu,Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Presiden dan Wakil harus memprioritaskan pemberantasan korupsi dalam pemenuhan tata kelola birokrasi yang bersih. Misbah Hasan selaku Sekretaris Jendral FITRA menyarankan agar langkah awal yang diambil Presiden kedepan,dapat membawa transformasi perubahan serta memberikan garansi perubahan yang kian cemerlang.
"Jokowi - Amin untuk kembali fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK, dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun. Jadi,pembangunan Sumber Daya Manusia yang diprioritaskan akan sia-sia bila bermental koruptif, maka pendidikan anti korupsi menjadi penting dikedepankan. Jika tidak,pemberantasan korupsi tersisih diperiode kedua Jokowi," Ujar Misbah pada Klikanggaran.com Minggu,(20/10/2019).
Dijelaskan Misbah,ide brillian yang dapat diambil yakni mempertegas reformasi birokrasi dalam menegakkan hukum di lingkungan birokrasi.
"Karena hal tersebut sangat mendorong ASN yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, dan menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat." Tegasnya.
Lanjutnya,menilik dari data WEF Misbah mengatakan sungguh memprihatinkan akan nilai yang sangat jauh dari kata prestasi pemberantasan korupsi,
"Langkah optimalnya adalah investasi yang diprioritaskan harus berperspektif kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka." Pungkasnya.
