Jakarta, Klikanggaran.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, turut mengatakan kasus yang menjerat Menpora yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus menjadi pembelajaran berharga bagi Menpora pengganti Imam Nahrawi dalam penggunaan dan penyaluran anggaran dana.
Dijelaskan Misbah, dalam kasus hibah KONI ini terdapat masalah kronis dan menjadi tradisi turun temurun para koruptor, hanya saja implementasi korupsinya malah dilakukan Kemenpora. Dari beberapa masalah, ini justru menunjukkan boroknya pengelolaan Hibah KONI pada Kemenpora.
"Kemenpora pada tahun 2015-2016 laporan keuangannya disklaimer, untuk 2017-2018 WDP. Ini sebenarnya menjadi warning system bagi Menpora untuk merubah potensi korupsi yang tinggi di kementeriannya.Nampak jelas juga, hal ini bobroknya dalam pengelolaan anggaran," Ujar Misbah saat dikonfirmasi Klikanggaran.com Kamis,(19/9/2019).
Lanjutnya, kata Misbah, khusus dana hibah ini modus yang sangat sering terjadi dan boroknya pengelolaan anggaran yakni mark up anggaran dan minta commitment fee. Untung saja Tim KPK terus memonitoring sampai sajauh mana penyelewengan yang ada.
"Sebenarnya sih anggaran di bidang olahraga sulit dipantau, tidak seperti anggaran infrastruktur karena sindikatnya sudah ada, proyek satlak prima, proyek wisma atlet, dan sebagiannya menjadi jarahan empuk koruptor hampir setiap kabinet dan untungnya menporanya yang kena." Tegas Misbah.
Maka dari itu, Misbah menyarankan kinerja keuangan menpora harus diperbaiki. Termasuk audit internal APIP, Kalo masih disklaimer, harus ada sanksi pemotongan anggaran APBN.
"Model Hibah Kelembagaan (KONI) harus diganti menjadi lebih transparan. Misalnya, pencairan dan pertanggungjawaban dibuka ke publik saat MoU. Lebih baik kedepan, Menpora fokus pada pengembangan Kepemudaan. Atau nomenklatur bisa dipecah : Menteri Olahraga dan Menteri Pemuda dipisah. Agar ada perubahan struktur dan meminimalisir sindikat/mafia di dalam Menpora yg sdh bobrok." Pungkasnya.
