Jakarta, Klikanggaran.com (18-02-2019) - Angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat tercatat selama 2018 hingga November mencapai 37.971 siswa. Angka tersebut merupakan akumulasi dari SD, SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Jabar. Anak SD yang putus sekolah mencapai 5.627 siswa, SMP 9.621 siswa, SMA 5.403 siswa. Dan, yang terparah adalah siswa SMK, sebanyak 17.320 siswa.
Menurut Adri Zulpianto, Direktur Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik), angka tersebut sangat mengkhawatirkan. Terlebih jika Pemprov Jabar hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Karena pendidikan seharusnya menjadi program prioritas Pemerintah yang di dalamnya terdapat nasib keberlanjutan bernegara dan berbangsa.
Keadaan tersebut diperparah dengan Provinsi Jabar yang menjalankan kebijakan, siswa SMA maupun sederajat harus membayarkan SPP ke sekolah setiap bulan. Ini karena minimnya subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemprov Jabar. Maka menurut Kaki Publik, angka putus sekolah tersebut harusnya menjadi perhatian bagi Pemprov Jabar.
Minimnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat menjadi masalah utama bagi meningkatnya angka putus sekolah. Kaki Publik mencatat, masih banyak anak didik yang berada di garis kemiskinan. Karena di Provinsi Jawa Barat, yang menerima dana Program Indonesia Pintar mencapai 1.912.846 siswa.
Angka Putus Sekolah
Dari penerima program Indonesia Pintar tersebut, siswa SD di Provinsi Jawa Barat mencapai angka paling tinggi, sebanyak 968.499 siswa. Sedangkan SMP mencapai hingga 531.945 siswa, SMA mencapai 123.551 siswa, dan siswa SMK mencapai 297.851 siswa.
Menurut Kaki Publik, sudah seharusnya Pemprov Jabar memfokuskan kebijakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Bukan hanya fokus membangun infrastruktur di bagian-bagian yang tidak memiliki manfaat langsung bagi keberlangsungan dunia pendidikan. Terutama pada siswa yang berada di bawah garis kemiskinan di Jabar.
Kaki Publik menilai, infrastruktur di Jabar pun sejauh ini tidak merata. Misalnya saja Kabupaten Bekasi yang hanya didatangi pada saat kampanye pilkada. Namun, nasibnya juga tidak kunjung membaik. Yang terlihat justru sekolah-sekolah yang rusak parah, yang berakibat pada terganggunya proses belajar-mengajar di sekolah.
Baca juga : PDRB Kabupaten Berau Kaliman Timur, Sektor Pendidikan Masih Minim Perhatian?
