Jakarta, Klikanggaran.com (14-01-2019) - Tumpukan sampah di Kali Pisang Batu, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sudah setahun tidak diangkut oleh Dinas Kebersihan ataupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Sampah pun mengular hingga sepanjang 12 kilometer, sehingga berimbas buruk bagi warga. Air sumur warga ikut berubah menjadi hitam dan bau, lingkungan sekitar kali batu menjadi bau.
Tapi, ternyata tumpukan sampah tidak hanya terjadi di Kali Batu, sampah pun dapat ditemukan di banyak tempat. Seperti di Pasar Babelan, Pasar Cibitung, Permukiman Warga di Wilayah Kabupaten Bekasi.
Beberapa alasan dikeluarkan oleh Pemkab Bekasi. Dari kekurangan truk sampah sampai sengaja tidak diangkut dengan menyalahkan warga setempat. Karena setelah sampah diangkut, warga pun akan membuang sampah lebih banyak.
Hal ini mendapat tanggapan dari Koordinator Investigasi Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik), Wahyudin Jali. Menurutnya, Pemkab Bekasi tidak belajar dari pengalaman, setelah dinyatakan sebagai wilayah kumuh pada tahun 2017.
“Kami menduga, Pemkab Bekasi memang tidak bekerja hingga ke wilayah utara Kabupaten Bekasi. Terbukti, tumpukan sampah mudah sekali ditemukan di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Situasi ini tidak berubah hingga tahun 2018 berakhir,” ujar Jali.
Tumpukan Sampah
Jali mengingatkan kembali tentang daerah-daerah kumuh pada tahun 2017. Terdapat 21 desa yang mendapatkan predikat sebagai wilayah kumuh. Padahal pada tahun 2018 Pemkab Bekasi mencanangkan program KOTAKU.
“Program Kotaku yang artinya Kota Anti Kumuh tidak berjalan. Program tersebut kami duga hanya menjadi hiasan bibir para pejabat di Kabupaten Bekasi untuk menaikkan APBD Kabupaten Bekasi. Tapi, kenaikan APBD tersebut tidak berdampak pada situasi dan kondisi di Kabupaten Bekasi,” jelas Jali.
Jali mempertanyakan fungsi kenaikan anggaran. Karena hingga saat ini, di wilayah Utara Kabupaten Bekasi tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari Pemkab Bekasi.
“Wilayah Utara Kabupaten Bekasi seperti anak tiri, minim perhatian dengan kondisi yang memperihatinkan. Hal ini dikarenakan begitu luasnya wilayah Kabupaten Bekasi. Sehingga kenaikan APBD pun tidak dapat dirasakan oleh warga yang berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi,” terang Jali.
Jali menegaskan, jika memang Pemkab Bekasi tidak sanggup untuk mengurusi wilayah utara Kabupaten Bekasi. Lebih baik wilayah Utara Kabupaten Bekasi menjadi wilayah khusus atau di mekarkan saja. Seperti yang sudah direncakan dari 10 tahun lalu.
“Daripada Wilayah Utara Kabupaten Bekasi selalu menjadi korban dari minimnya perhatian pemerintah, lebih baik dimekarkan saja. Itu pun sudah menjadi janji Ridwan –UU selaku Gubernur terpilih. Dan, jika itu diberlakukan, maka akan mengurangi beban Pemkab Bekasi,” pungkas Jali.
Baca juga : Ke Mana Pajak Pemkab Bekasi?
