Palembang, Klikanggaran.com (08-01-2018) - Ratusan massa menamakan dirinya dari National Corruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat, Sumsel. Direncanakan, mereka akan menggelar aksi demo di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Rabu (09/01).
Para peserta aksi ini akan menyuarakan tuntutannya di gedung KPK. Terutama terkait sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Lahat. Salah satunya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan sarana air bersih. Seperti yang diduga terjadi pada satuan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lahat tahun anggaran 2011/2012. Nilainya sebesar Rp 24 miliar, bersumber dari APBD Lahat.
"Beberapa dugaan korupsi di Kabupaten Lahat hingga kini belum ada yang tersentuh hukum. Seperti dugaan korupsi proyek pembangunan sarana air bersih pada Dinas PUCK Lahat senilai 24 miliar," ujar Ketua NCW Lahat, Dodo Arman, seperti rilisnya yang diterima klikanggaran.com, Selasa (08-01).
Dodo menyampaikan, kasus dugaan korupsi ini sudah beberapa kali dilaporkan oleh LSM Kabupaten Lahat. Tetapi, tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum.
"Makanya kami dari National Corruption Watch pada Rabu besok (09/01) akan menggelar aksi demo di gedung KPK. Kami mendesak KPK agar dugaan korupsi proyek pembangunan sarana air bersih senilai Rp 24 miliar tahun 2011/2012 untuk dilakukan pengusutan," pinta Dodo.
Gedung KPK Digeruduk
Surat pemberitahuan aksi demo di KPK ini menurut Dodo sudah diberitahukan kepada Mabes Polri. Juga pada Polda Metro Jaya, dan sudah diterima yang bersangkutan. Bahkan, jauh-jauh hari pihak NCW sudah melakukan rapat persiapan sebelum berangkat ke Jakarta.
Pihak NCW sendiri dalam aksi ini akan berkolaborasi bersama LSM Ratu Adil Indonesia. Nantinya, mereka akan menyuarakan dan meminta agar KPK memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat dan eks pejabat. Seperti Kepala Dinas PUCK Kabupaten Lahat kala itu, yang diketahui saat ini masih aktif menjabat.
"Kami akan terus berjuang dan bersemangat menegakkan supermasi hukum untuk memberantas korupsi, khususnya di Kabupaten Lahat. Kami sangat mengharapkan kerja sama dengan lembaga-lembaga anti rasua. Serta dukungan oleh kawan-kawan dari media elektronik, cetak, dan online," kata Dodo mengakhiri.
Baca juga : Kasus Dugaan Korupsi Rp 5,6 M di Sekwan Lahat Ditangani Jampidsus
