• Jumat, 12 Agustus 2022

Otoritas Jasa Keuangan Sewa Gedung Mahal, Tapi Seluruhnya Tidak Dimanfaatkan

- Rabu, 2 Januari 2019 | 13:30 WIB
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, Klikanggaran.com (02-01-2019) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai publik memiliki gaya selangit. Gaya-gayaan menyewa tempat, namun faktanya mengecewakan publik. Misalnya, sudah membayar sewa gedung Wisma Mulia 1 sebesar Rp412.308.289.800, dan Wisma Mulia 2 sebesar Rp76.979.371.392, tapi tidak seluruhnya dimanfaatkan.

Tentu masalah ini sangat krusial, dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mempertanggungjawabkannya. Ada pembayaran sewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulai 2, tapi ternyata tidak dimanfaatkan seluruhnya.

Dokumen Klikanggaran.com menunjukkan, kondisi tersebut malah akan berpotensi merugikan negara. Sebab seluruh lantai Wisma Mulia yang disewa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata tidak dimanfaatkan.

Padahal pada prinsipnya, sewa adalah salah satu cara atau bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Tujuannya untuk mengoptimalisasi BMN yang belum dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Bahkan, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang. Selain itu juga untuk mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Secara payung hukum pun ada, bahwa pelaksanaan sewa BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Dan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012.

Otoritas Jasa Keuangan


Namun, di OJK sendiri ternyata sewa tempat yang ternyata tidak menunjang tugas dan fungsi OJK, karena seluruh lantai tidak dimanfaatkan. Anehnya, pembayaran sewanya sangat besar. Malah menurut perspektif publik, mungkin uang sebesar itu bisa untuk membangun sebuah gedung untuk OJK.

Yang mengecewakan adalah, OJK seolah menolak memanfaatkan gedung yang dipinjampakaikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Prime Area. Padahal perhitungannya, dengan memanfaatkan gedung BI dan Kemenkeu, dapat berpotensi penghematan. Ketimbang harus menyewa gedung Wisma Mulia.

Alasannya, OJK telah menganalisis perbandingan biaya (melalui pendekatan least cost dan pro &. cons). Ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh DK OJK terkait pemanfaatan Gedung Wisma Mulai 1 dan Wisma Mulia 2. Hasilnya sebagai bertkut :

1. Tetap menggunakan gedung Menara Radius Prawtro (Bl) dan gedung Sumilro Djojohadlkusumo (Kementerian Keuangan) dengan pertimbangan biaya yang lebih rendah (least cost).

2. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di gedung Wisma Mulia yang mendasarkan pada metode least cost yaltu opsl 1. Yaitu penggunaan seluruh lantai yang disewa di gedung Wisma Mulia 2 sampai dengan tahun 2022.

3. Tidak melaksanakan opsi bell gedung wisma Mulia 1 dengan pertimbangan. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penyediaan kantor pusat yang mandiri dalam satu lokasi terpadu sesuai kemampuan keuangan OJK.

Terkait permasalahan di atas, Klikanggaran.com mencoba meminta klarifikasi pada pihak terkait. Anto Prabowo, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, menjelaskan, bahwa sebenarnya OJK adalah organisasi baru dengan pegawai yang cukup besar. Di Jakarta saja, pegawai sudah mencapai 3500 orang.

Dalam prosesnya, OJK juga memakai sistem Appraisal, karena dalam ketentuan OJK, kalau itu harganya baik, its ok.

Saat ditanya bagaimana dengan Gedung Merdeka, kok henghang? Anto menjawab, "Karena dari pihak yang memiliki gedung tersebut menaikkan harga sebesar 60 persen di bulan Agustus 2018. Kita menghormati kontrak. Kontrak itu ada masa kondisi, namun pihak gedung masih men-charge sebesar 60 persen, ya… kita gak mau!"

Namun ketika ditanya, apakah terdapat masalah, Ia mengatakan, gedung yang ditempati OJK semua disewa dan memakai sistim Appraisal.

"Di WM itu kita menyewa sebanyak 50 lantai sejak Januari 2018. Namun disayangkan, Gedung Wisma Mulia I belum ditempati atau kosong," katanya.

Ketika ditanya, kenapa tidak dipakai, ia menjawab harus men-set-up perabotan baru dll, sementara indusri itu membutuhkan OJK meningkatan pengawasan.

OJK telah diberikan opsi membeli, namun uangnya dari mana? Intinya OJK menghindari terjadi adanya biaya yang lebih besar. Di WM kontrak selama tiga tahun. Ia membenarkan pernyataan BPK, namun katanya, OJK juga mempunyai perhitungan sendiri.

Baca juga : Utang OJK Tak Terbayar Rp 629,77 Miliar, Benarkah?

Editor: Heryanto

Tags

Terkini

X