Jakarta, Klikanggaran com (02-10-2018) - Koordinator Pelaut Senior, Hasoloan Siregar yang biasa dipanggil Solo, didampingi Juru Bicara Teddy Syamsuri dan kawan-kawan komunitasnya seperti Joko Saliyono, Kusnadi (Yus), Joyke Dotulong, dan Tonny Pangaribuan, dalam keterangannya kepada pers (2/10/2018) mendesak aparat kepolisian menangkap Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) KPI akhir Desember 2017 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat, Sonny Pattiselano.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Pelaut Senior karena Sonny sudah sepekan ini dipecat dari organisasi. Pemecatan itu sendiri dilakukan karena Sonny diduga telah menilep uang pelaut yang seharusnya menjadi kekayaan KPI sekitar Rp 4 milyar.
Sonny sendiri berjanji akan memulangkan uang, yang mungkin didapat dari dugaan pemalsuan tanda tangan Presiden KPI Mathias Tambing. Diiduga, ia berbuat hal itu untuk menarik dana organisasi dari rekening bank BRI. Namun, sebagaimana pernah disentil oleh pelaut eks Holland America Line (HAL) Achmad Santoso, yang dishare melalui akun media sosial Facebooknya, uang tersebut tidaklah mungkin dikembalikan.
Solo yang aktivis KAPPI Angkatan 1966 dari Rayon PGT itu sangat berang saat mendengar adanya pemecatan Sonny oleh Mathias. Karena tanpa melalui kepastian hukum yang berlaku dan telah mengatur tindakan dan perbuatan yang tergolong korupsi itu. Apalagi jika benar dilakukan dengan pemalsuan tanda tangan untuk menarik aset organisasi KPI di BRI.
"Itu sebabnya kami, Pelaut Senior, dengan Sonny Pattiselano diduga mengkorupsi aset KPI senilai Rp 4 milyar yang tidak mungkin bisa dikembalikan, mendesak aparat kepolisian untuk menangkapnya, terkait yang dikorupsi adalah uang milik pelaut," kata Solo tegas.
Joko yang mendampingi Solo menyela. Dia meminta, Pemerintah terkait yang selama ini menjadi pembina organisasi KPI, seperti Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), segera turun tangan untuk urgensi penyelamatan organisasi KPI.
"KPI organisasi serikat pekerja pelaut Indonesia yang sudah tua, karena didirikan pada 1966 saat masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) dengan sudah sampai sembilan kali mengadakan musyawarah nasional (Munas) dan Kongres, serta dua kali gelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan KLB. Adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano sebesar Rp 4 milyar, tidak patut untuk pemerintah selaku pembina KPI membiarkan tindakan pengurus yang korupsi dan Presiden KPI sesuka-sukanya memecat tanpa ada kepastian hukum, termasuk tidak melalui forum seperti KLB. Pembiaran pemerintah tentunya bisa saja menimbulkan dugaan pertanyaan, ada apa di balik pembiaran tersebut? Nampaknya bukan merupakan rahasia umum lagi selama ini," sela Joko yang tetap konsisten memperjuangkan penyelamatan organisasi KPI.
Sedangkan Kusnadi yang biasa dipanggil Yus memaparkan, sebelumnya, ada dugaan nilep uang setoran pelaut saat membuat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengerah dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta pembuatan Seafarers Identify Document (SID) yang diterbitkan oleh Ditjen Hubla Kemenhub yang uang setoran itu dikumpulkan oleh organisasi KPI. Menurutnya, diduga juga dana dari KTKLN dan SID senilai Rp 8 milyar itu ditilep oleh Sonny Pattiselano. Menurutnya, sumber informasinya juga dari Presiden KPI Mathias Tambing yang menyatakan tidak masuk kas organisasi KPI.
"Jadi dan jika benar, yang namanya Sonny, yang bukan berstatus pelaut dan diragukan kapan menjadi anggota KPI itu, sudah berani menjarah duit organisasi KPI begitu besarnya. Tentu ini membutuhkan sikap tegas Dirjen Hubla dan Dirjen Binapenta. Pemerintah tidak boleh cuci tangan, karena urusan organisasi KPI tidak pernah terlepas dari aturan pemerintah, baik di Ditjen Hubla maupun di Ditjen Binapenta," kata Yus, sangat berharap pemerintah turun tangan secepatnya.
Itulah sebabnya menurut Juru Bicara Pelaut Senior, Teddy Syamsuri, tidak lelah-lelahnya komunitasnya menuntut digelarnya KLB KPI yang demokratis dengan peran pemerintah untuk memfasilitasinya.
Menurut Teddy tak ada jalan lain, terlebih lagi urusan penyerahan kas organisasi KPI yang diributkan antara Presiden KPI Mathias Tambing dan Sekjen KPI I Gusti Nyoman Budiase. Di mana Budiase tidak menerima penyerahan kas sebesar Rp 128 milyar itu. Sementara dalam hitungan Budiase, seharusnya yang diserahkan Rp 350 milyar.
"Ini jauh selisihnya, dan tidak bisa diselesaikan dengan cara kompromi. Ini organisasi serikat pekerjanya pelaut Indonesia, bukan organisasi milik Mathias. Apalagi bukan orang pelaut dan juga Budiase orang eks HAL yang wajib memperjuangkan kas organisasi KPI secara benar," tegas Teddy.
Apalagi, lanjutnya, kontribusi terbesar yang menjadi kekayaan organisasi KPI begitu besarnya, adalah kontribusi dari pelaut dari HAL. Hanya melalui KLB KPI yang juga merupakan tuntutan perlunya regenerasi kepengurusan di KPI itulah menurut Teddy yang bisa menyelamatkan sekaligus membenahi organisasi KPI kembali pada jati diri dan khitahnya.
"Tentunya baik Sonny Pattiselano, Mathias Tambing, dan juga Budiase, sebagai bentuk tanggung jawabnya karena sarat pelanggaran hukum, wajib aparat kepolisian menangkapnya lebih dulu untuk dimintakan pertanggungjawaban. Ketiga orang PP KPI ini telah menjadikan organisasi KPI carut marut dan urgent untuk diselamatkan," ujar Teddy.
