Jakarta, Klikanggaran.com (28-07-2018) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana terus memangkas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS.
Setelah sebelumnya menghilangkan layanan penjaminan untuk pengobatan penyakit kanker bagi peserta, kini BPJS juga tengah menggodok rencananya untuk memangkas biaya kelahiran di Rumah Sakit (RS).
Hal itu dilakukan BPJS dengan alasan untuk penghematan biaya dan juga menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Padahal, sesal publik, uang yang dikumpulkan oleh badan tersebut adalah uang dari peserta juga.
Sekarang, mari kita coba melihat kondisi BPJS Kesehatan saat ini. Bila dilihat dari kondisi keuangannya, badan ini mendapat sebagian besar keuangannya dari pendapatan iuaran peserta dan bantuan dari pemerintah. Adapun bantuan pemerintah nilainya pun tidak sampai 10 persen dari total pendapatan.
Diketahui, BPJS Kesehatan memiliki pendapatan di tahun 2017 sebanyak Rp 74,25 triliun. Nilai itu naik Rp 685 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya memiliki pendapatan sebesar Rp 67,40 triliun.
Peningkatan pendapatan ini bisa dibilang cukup drastis, yakni meningkat 10 persen. Dan lagi, kenaikan itu jelas didorong oleh meningkatnya peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya.
Sementara, pendapatan dari bantuan pemerintah di tahun 2016 sama sekali tidak ada. Artinya, jelas kebijakan yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk mengurangi pembiayaan pengobatan peserta sangat tidak populis dan tidak masuk akal. Terlebih dengan dalih berhemat.
Publik menilai ada keganjilan atas kebijakan pihak BPJS Kesehatan tersebut, bahwa BPJS Kesehatan cuma mau menang sendiri? Dapat uang iuran dari peserta, layanan klaim dikurangi, tapi malah gaji pegawainya dibesarkan dengan tunjangan-tunjangan yang besar.
Jadi, BPJS Kesehatan hari ini sudah sangat jauh dari visinya sendiri. Alih-alih ingin mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terjadi justru menambah sakit rakyat karena malakin peserta dengan cara iuran, klaim susah, dan dipangkas terus?
