• Sabtu, 22 Januari 2022

Natalius Pigai Kecewa Membaca Tulisan Chatib Basri

- Senin, 19 Februari 2018 | 08:44 WIB
images_berita_2018_Jan_0911
images_berita_2018_Jan_0911

Jakarta, Klikanggaran.com (19-02-2018) - Mantan Kepala Bidang Statistik Pusat Data dan Informasi Kemenakertrans RI, Natalius Pigai, menanggapi tulisan pembelaan Chatib Basri tentang penghargaan Sri Mulyani yang diberikan World Government Summit minggu lalu.

Menurut Natalius, tulisan Chatib Basri terlalu berlebihan membela Sri Mulyani sebagai Menteri yang pantas mendapatkan penghargaan.

"Hal itu justru menjadi bumerang bagi Chatib, karena banyak orang mencemooh dan tidak merespon positif. Termasuk kami yang orang awam dalam ekonomi, namun merasakan penderitaan atas kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani selama ini," sesal Natulius pada Senin (19/02/2018).

Bahwasannya tulisan Chatib Basri tersebut mengenai "Menteri Terbaik di Dunia: Mengapa Sri Mulyani Layak Mendapatkan Predikat Itu?", Natalius mengaku kecewa.

"Bagi saya, meskipun bukan ahli ekonomi dan ekonom, tetapi saya kecewa ketika membaca tulisan ChatibĀ  yang tidak mampu menunjukkan data-data postulat atasĀ  pembelaan tersebut," sesalnya.

Dalam tulisan Chatib ini menjelaskan Sri Mulyani mampu melakukan keberhasilan kebijakan reformasi fiskal sebagai sebuah prestasi. Namun, Natalius sangat tidak setuju, lantaran kebijakan fiskal yang dibanggakan tersebut menurutnya justru memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, kemiskinan pun meningkat tajam.

Salah satu contoh diberikan Natalius, banyaknya kepala daerah yang justru stres karena penarikan kembali anggaran belanja negara yang sudah ditransfer menyebabkan pembangunan terganggu. Karena sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia hidup karena pengeluaran pemerintah (government expenditure).

Demikian pula tata kelola perpajakan yang kurang progresif termasuk kebijakan amnesti pajak yang tidak mampu mencapai target tiap tahun. Termasuk mendongkrak penerimaan negara dan memutus mata rantai manipulasi dan korupsi di lingkungan perpajakan dan pelaku usaha.

Selain itu, lanjut Natulius, mereka belum melihat reformasi institusi Kementerian Keuangan. Banyak problem atau permasalahan yang muncul di negara ini. Salah satunya karena faktor kelalaian pengaturan aset dan kekayaan negara. Problem soal pemilikan aset pusat ke daerah seringkali menyebabkan instabilitas sosial khususnya aset yang akan diperuntukkan bagi fasilitas umum dan masyarakat miskin.

Halaman:

Editor: Heryanto

Terkini

X